Kabar Nikel Andre: Mereka Sudah Mendapat Tax Holiday, Feronikel Diekspor Tidak Dipajaki

Andre: Mereka Sudah Mendapat Tax Holiday, Feronikel Diekspor Tidak Dipajaki

, Estimasi Baca : 2 minutes
161
PT Ifishdeco bangun smelter nikel di Konawe Selatan (Foto: Merdeka.com)

APNI, Jakarta – Pemerintah diminta untuk segera memperbaiki tata niaga nikel agar lebih menguntungkan bagi pelaku industri nikel nasional. Praktek kartel diduga sudah dilakukan dalam industri nikel nasional.

Andre Rosiade, Anggota Komisi VI DPR RI, mengatakan adanya kemungkinan indikasi praktik kartel di balik harga beli nikel murah oleh smelter. Sebab, harga beli rendah ini jelas-jelas tidak mematuhi Harga Patokan Mineral (HPM) yang telah ditetapkan pemerintah. Selama ini harga beli nikel oleh smelter terlalu murah, yakni sekitar Rp300 ribu per ton.

“Mereka (smelter) bisa menekan teman-teman penambang nikel dalam negeri. Saya menduga ada dugaan praktik kartel. Tapi faktanya pemerintah terkesan diam dan membiarkan praktik itu terjadi. Berapa ruginya negara kita akibat hal ini? Mereka sudah mendapat tax holiday, feronikel diekspor dan tidak dipajaki,” kata Andre di Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut Andre, ada pihak-pihak yang diduga ikut bermain dalam kondisi porak porandanya tata kelola nikel saat ini, bahkan dari dalam lingkup pemerintahan.

“Kita banyak mendengar rumor-rumor ada beking yang ada di Tshinghan, Virtue Dragon, Bintang. Saya ingin konfirmasi kepada asosiasi, kami dengar ada nama Luhut Binsar Panjaitan. Kita buka-bukaan saja. Apa benar? Siapa yang menghalangi akan kami gigit,” ujarnya.

Andre juga menyoroti smelter yang tidak memakai surveyor yang ditunjuk pemerintah sesuai ketentuan dalam menentukan grade nikel. Hal ini berpengaruh pada harga jual bijih nikel yang didapatkan oleh pengusaha nasional, yang ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan perolehan harga ekspor. Padahal bijih nikel yang dijual berkadar tinggi.

“Di sini terlihat jelas ada ketidakadilan, ketidakberpihakan terhadap pengusaha tambang nasional,” kata Andre.

Meidy Katrin Lengkey Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI), mengatakan dugaan kartel ini sudah dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tapi belum ada hasil yang signifikan.

Berdasarkan informasi APNI yang didapatkan dari para produsen di lapangan, ada dua smelter di Indonesia uang kuasai 60% pasar nikel domestik. Ini membuat harga nikel dikuasai sehingga mempengaruhi harga nikel yang dipasok ke smelter lainnya.

“Penyelidikan sudah mulai, KPPU akan mengumpulkan data secara detail,” kata Meidy.

Sumber: Dunia Energi