Kabar Nikel APNI: Banyak Penambang Tidak Mengajukan RKAB, Produksi Bijih Nikel Bakal Merosot

APNI: Banyak Penambang Tidak Mengajukan RKAB, Produksi Bijih Nikel Bakal Merosot

, Estimasi Baca : 4 minutes
267
Peleburan biji nikel di pertambangan milik Aneka Tambang di Pomalaa, Sulawesi Tenggara/REUTERS/Yusuf Ahmad

Penambang nikel mulai mengerem produksinya pada tahun ini setelah sempat jor-joran pada 2019. Kendati demikian, pasokan untuk smelter diyakini tak bakal terganggu

APNI, Jakarta – Produksi bijih nikel diproyeksikan merosot 52% menjadi hanya 25 juta wet metrics ton di sepanjang tahun ini. Adapun, sepanjang tahun lalu, produksi bijih nikel berkadar rendah mampu mencapai 52,76 juta ton, naik 138% dari realisasi produksi di 2018 yang mencapai 22,14 juta ton.

Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan menurunnya produksi ore nikel ini dikarenakan banyaknya penambang yang tak melakukan kegiatan penambangan atau produksi di tahun ini karena pintu ekspor bijih nikel berkadar rendah di bawah 1,7% telah ditutup.

Apabila dicermati, proyeksi produksi bijih nikel yang 25 juta ton ini memang lebih tinggi dari realisasi produksi di 2018 yang mencapai 20,07 juta ton.

“Tahun ini perkiraan kami mencapai 25 juta WMT (wet metrics ton) produksi bijih nikel,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/2).

Menurutnya, turunnya produksi tahun ini bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu juga dikarenakan adanya beberapa perusahaan tambang nikel yang tak mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Kendati demikian, pihaknya pun enggan mengungkapkan berapa banyak perusahaan yang tak mengajukan RKAB ini.

“Sejak larangan ekspor ore nikel, banyak penambang yang memilih untuk tidak melakukan aktivitas penambangan. Ini karena harga lokal masih terlalu rendah,” ucap Meidy.

APNI berharap pemerintah dapat segera mengeluarkan aturan yang sifatnya mengikat terkait dengan harga patokan mineral (HPM) dan diberikannya sanksi apabila melanggar. Adapun, Kementerian ESDM masih melakukan pembahasan terkait dengan HPM tersebut.

Pihaknya pun tak segan-segan menghentikan pasokan apabila harga ore nikel masih rendah di pasar domestik. Terlebih, diyakini pada bulan ke-5 dan ke-6 ini, pasokan atau ketersediaan bijih nikel di beberapa smelter mulai habis.

“Pasti setop, enggak mau suplai tetapi kan smelter punya beberapa tambang sendiri juga. Ada sekitar 30% pasokan smelter dari tambang sendiri,” katanya.

Namun demikian, produksi bijih nikel yang sebesar 25 juta ton ini, menurutnya, belum bisa mencukupi kebutuhan 12 unit smelter yang saat ini beroperasi.

“Smelter yang sudah produksi ada beberapa yang tambah line produksi, otomatis demand untuk bahan baku bijih nikel bertambah juga. Ada dua smelter baru yang tahun ini mulai produksi juga,” tutur Meidy.

Masih Aman

Sedikit berbeda dengan Meidy, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso menuturkan produksi bijih nikel yang tahun ini diperkirakan hanya 25 juta ton dapat mencukupi kebutuhan bahan baku smelter nikel yang beroperasi.

“Masih bisa mencukupi kebutuhan smelter. Malah menurut saya, hasil dari smelter itu, seperti nickel matte, feronikel, nickel pig iron [NPI] yang sulit diekspor karena demand nikel di China yang melemah akibat virus corona,” ujarnya.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan produksi bijih nikel pada tahun ini akan mengalami penurunan dari tahun lalu. Pihaknya pun tak memungkiri akan ada pengereman produksi bijih nikel yang dilakukan penambang setelah terjadinya lonjakan produksi pada tahun lalu.

Kendati demikian, dia menilai melonjaknya produksi ore nikel selama 2019 ini bukan karena kebijakan larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah.

“Justru enggak tahu mau ditutup ekspornya, kan produksi tambang terhitung dari bumi diangkat kemudian ditaruh di stockpile belum tentu dijual kan,” ucapnya.

Saat ini, banyak perusahaan yang telanjur sudah memproduksi bijih nikel berkadar rendah mengembalikan lagi di stockpile ke lapisan batuan dasar (bedrock) sehingga nantinya dapat digunakan lagi apabila seluruh smelter nikel sudah beroperasi sepenuhnya.

Adapun, sepanjang tahun lalu, ekspor bijih nikel mencapai 30,19 juta ton naik dari realisasi 2018 yang mencapai 20,07 juta ton. Yunus memproyeksikan hingga 2022 akan ada 29 smelter nikel beroperasi sehingga kapasitas total menjadi 69 juta ton.

Senada, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berpendapat meski produksi bijih nikel tahun ini hanya 25 juta ton tak akan mempengaruhi operasional smelter atau dengan kata lain bahan bakunya mencukupi.

Beberapa smelter yang dimiliki oleh PT Vale Indonesia Tbk. dan PT Aneka Tambang Tbk. juga memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang pasokan bahan bakunya akan diperoleh dari kegiatan penambangan di wilayah penambangannya sendiri.

Untuk smelter yang tidak memiliki wilayah pertambangan, perusahaan tersebut umumnya telah melakukan kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP untuk penyediaan pasokan bijih nikel bagi smelter mereka.

“Umumnya, kebutuhan untuk smelter nikel sebagian besar dapat dipenuhi dari produksi bijih nikel dari konsesinya sendiri. Apabila masih kurang, umumnya akan membeli dari rekanan yang ada dan sudah berproduksi,” ucapnya.

Menurut Rizal, saat ini yang paling penting bukan terletak pada seberapa banyak produksi bijih nikel yang akan ditambang oleh perusahaan pemegang IUP, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah dapat hadir dalam tata niaga bijih nikel di tanah air.

Hal itu perlu dilakukan agar penambang dan perusahaan smelter dapat memperoleh keuntungan yang sepadan atas kegiatan hilirisasi mineral di dalam negeri.

Adapun, saat ini memang pemerintah tengah membenahi tata niaga nikel untuk kebutuhan dalam negeri. Selain pengaturan tata niaga, pengendalian produksi tambang juga perlu menjadi agenda dan perhatian penting pemerintah.

Hal ini diperlukan untuk memastikan cadangan nikel Tanah Air.

“Ini agar dapat memasok pabrik pengolahan secara berkelanjutan. Jangan sampai, produksi besarbesaran hingga cadangan bijih nikel menipis sehingga masa operasi smelter di Indonesia hanya berumur pendek,” kata Rizal.

Sumber: Kementerian ESDM/Bisnis Indonesia

Sumber: Harian Bisnis Indonesia (Selasa, 11 Februari 2020) Judul Asli: “PENAMBANG TEKAN PRODUKSI NIKEL”