Kabar Nikel APNI Berharap UU Minerba Baru Bisa Memberikan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum...

APNI Berharap UU Minerba Baru Bisa Memberikan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Industri Pertambangan

, Estimasi Baca : < 1 minute
Ilustrasi pemuatan ore nikel ke kapal tongkang di pelabuhan tambang (Jetty)/Istimewa

APNI, Jakarta – Pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) membuka babak baru rezim hukum pertambangan di Indonesia.

Pro dan kontra kembali mencuat. Bahkan sejumlah pihak siap melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) angkat bicara terkait polemik UU Minerba.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey berharap, kehadiran UU Minerba yang baru bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi industri pertambangan.

“Penambang yang merupakan anak bangsa, mampu bangkit terutama di tengah Covid-19, serta dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata dia kepada KONTAN, Sabtu (16/5).

Meidy menyoroti dua poin penting dalam UU Minerba. Pertama, soal kewenangan pemerintah pusat, khususnya dalam pengaturan harga dan tata niaga mineral logam. Kedua, aturan hilirisasi, khususnya relaksasi ekspor mineral.

Dalam beleid tersebut, Pasal 5 mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) Huruf U mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan harga patokan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta mineral radioaktif dan batubara.

Menurut Meidy, penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para penambang nikel.

Saat ini, APNI pun mendorong implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11/2020, yang di dalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik.

Untuk Pasal 170 A ayat (1) dalam UU Minerba yang mengatur soal relaksasi ekspor mineral, Meidy meminta ketentuan tersebut harus dipertegas dalam aturan pelaksanaannya, terutama jenis mineral mana yang diperbolehkan melakukan ekspor.

“Kami berharap tidak tebang pilih yang memberatkan penambang nikel swasta dengan penanaman modal dalam negeri,” pinta dia. Sebab, pasca percepatan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah per 1 Januari 2020, perusahaan dengan finansial terbatas sulit melanjutkan proyek smelter.

Sumber: kontan.co.id