Kabar Nikel APNI Bersurat Ke Presiden Minta Buka Ekspor Bijih Nikel

APNI Bersurat Ke Presiden Minta Buka Ekspor Bijih Nikel

, Estimasi Baca : 2 minutes
10
Ilustrasi tambang nikel/Istimewa

APNI, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespon polemik tata niaga nikel domestik yang saat ini tengah mencuat. Polemik ini berkaitan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang didalamnya tertuang tentang penetapan Harga Patokan Mineral (HPM). Dimana beleid tersebut dinilai belum diimplementasikan dengan baik. Baik penambang maupun pengusaha smelter belum menemui titik temu terkait dengan harga jual bijih nikel kadar rendah.

Sebelumnya, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) meminta pemerintah kembali membuka keran ekspor bijih nikel kadar rendah secara terbatas. Hal tersebut disampaikan APNI melalui surat kepada pemerintah meliputi Presiden Joko Widodo, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Watimpres, KSP, Komisi VII DPR RI, serta ke Gubernur Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Melihat fakta tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan hingga saat ini tidak ada rencana untuk melakukan relaksasi ekspor bijih nikel kadar rendah.  Peraturan terkait dengan larangan ekspor nikel masih berlaku sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa beleid peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang tata niaga nikel domestik termasuk didalamnya memuat tentang penetapan formulasi HPM sudah dibuat dengan melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap semua aspek dan berdasarkan masukan dari berbagai pihak secara komprehensif termasuk dari pelaku usaha penambang, pengusaha smelter domestik, hingga kementerian lembaga terkait.

Selain itu, formulasi HPM yang tertuang dalam beleid tersebut diklaim sudah mempertimbangkan formulasi harga nikel yang berlaku secara internasional dengan tetap mempertimbangkan nilai keekonomian dan praktik pengelolaan tambang yang baik (good mining practice) dari sisi penambang bijih nikel dan pemilik smelter.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap implementasi beleid tata niaga nikel domestik tersebut. Tak hanya itu, pihaknya akan bersikap tegas dalam memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam pengimplementasian beleid tersebut. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan IUP dan IUPK operasi produksi maupun izin pihak lain selaku pemilik smelter.

Sumber: duniatambang.co.id