Kabar Nikel APNI: Negara ini Butuh Konsistensi dan Sinkronisasi Regulasi Antar Kementerian

APNI: Negara ini Butuh Konsistensi dan Sinkronisasi Regulasi Antar Kementerian

, Estimasi Baca : 2 minutes
77
Diskusi Publik Evaluasi dan Proyeksi Program Legilasi Nasional Sektor Energi dan Pertambangan yang diselenggarakan oleh PUSHEP di Jakarta, Selasa (3/12/2019)/Dok. APNI

APNI, Jakarta – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengaku sangat kecewa dengan kebijkaan pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam menerapkan regulasi di bidang mineral dan Batubara (Minerba). Pasalnya, dengan kebijakan itu Pengusaha Tambang nikel kembali menjadi korban, lantaran apa yang mereka lakukan berdasarkan regulasi sebelumnya harus terhenti karena dikeluarkannya regulasi baru.

Kekecewaaan mereka terkait dengan kebijakan pemerintah yang pada bulan Agustus 2019 lalu menerbitkan Peraturan Menteri Enegeri dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menetapkan batas akhir ekspor nikel pada 31 Desember 2019 pukul 00.00. Padahal mereka telah menjalankan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2017 yang bantu Penambang untuk proses membangun Smelter dengan adanya relaksasi dapat kuota ekspor nikel kadar rendah guna membantu pembangunan Smelter hingga tahun 2022.

Kekecewaan yang lainnya bagi penambang nikel adalah ketika diberlakukannya Undang-Undang Minerba Nomor. 4 Tahun 2009 pada Bulan Januari 2014. Hal itu disampaikan oleh Pengurus DPP APNI Korwil Maluku Utara Ense Solapung saat hadir dalam diskusi publik yang digelar Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) tentang Evaluasi dan Proyeksi Program Legilasi Nasional Sektor Energi dan Pertambangan di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

“Penambang nikel kembali harus menelan pil pahit dari pemerintah, tentu kembali membawa dampak kerugian bagi pengusaha nikel yang sedang membangun Smelter. Hal ini tentu juga membawa kerugian bagi penambang lokal yang tidak membangun dan tidak memiliki smelter karena tidak menentunya harga nikel berkadar rendah yang dibeli oleh smelter besar. Jadi negara ini butuh konsistensi dan sinkronisasi regulasi antar kementerian, bahkan harus dijadikan satu UU tentang Minerba ini,” kata Ense.

Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Adhita Nikel Indonesia ini mengatakan APNI menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membuat sebuah undang-undang (Omnibus law) untuk menyinkronkan sejumlah undang-undang yang dinilai tidak saling mendukung. Sebab dengan begitu pasal-pasal krusial yang merugikan pengusaha nikel agar dimasukkan kedalam Omnibus Law.

“Banyak biaya yang telah kami keluarkan, tapi karena diberlakukannya UU Minerba No. 4 tahun 2009, tanpa ada studi kasus lapangan kami jadi korban. Lebih dari itu, regulasi atau UU Kehutanan yang terkait dengan proses IPPKH yang telah kami tempuh dengan berbagai aturannya, tapi karena diberlakukannya UU Minerba No.4, kami terpaksa harus stop berproduksi dan membawa akibat menunggak PNBP IPPKH nya, karena aturan UU berjalan terus, argo tetap dihitung meskipun tambang vakum, jadi tanpa melihat kendala yang akan timbul atas diberlakukannnya UU Minerba tersebut,” jelasnya.

Menurut pria yang pernah menjadi Staf Ahli (Alm) AM. Fatwa semasa di DPR itu, Undang Undang Mineral tidak berubah setiap lima tahun. Akibat lebih lanjut dari itu kata dia adalah untuk menjamin iklim investasi yang aman dalam regulasi di NKRI.

Menanggapi pernyataan Ense, Perwakilan Kementerian ESDM Bambang Sugito menjelaskan bahwa diterbitkannya Permen No.11 tahun 2019 setelah melihat kondisi kebutuhan nikel dalam negeri. Menciptakan keseimbangan kebutuhan dalam negeri dan ekspor kata dia menjadi alasan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM pada Agustus tersebut.

Meski begitu, dia sependapat dengan pikiran Ense yang meminta agar pasal-pasal krusial nantinya dapat dimasukan ke dalam Omnibus law.

“Untuk itu mohon maaf, kebijakan itu memang terasa pahit buat penambang nikel. Tadi dibilang bahwa kalau bisa isu-isu krusial dimasukan dalam omnibus law, kami sepakat untuk itu. Jadi nantinya ha-hal krusial akan diselesaikan dalam omnibus law dan tidak perlu lagi melakukan perubahan di dalam UU,” kata Bambang.

Sumber: Law-Justice.Co