Kabar Nikel APNI: Smelter Tidak Patuh HPM, Pemerintah Harus Buka Kran Ekspor Bijih NIkel

APNI: Smelter Tidak Patuh HPM, Pemerintah Harus Buka Kran Ekspor Bijih NIkel

, Estimasi Baca : 3 minutes
21
Kendaraan truk melakukan aktivitas pengangkutan ore nikel ke kapal tongkang di salah satu perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara/ANTARA

APNI, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan harga biji nikel di pasar internasional menunjukan tren positif.

Kata dia, komoditas nikel berdasarkan London Metal Exchange (LME) per 22 Juni 2020 menyentuh angka USD 12.885 per ton sedangkan sebelumnya hanya berada pada kisaran USD 11.000 per ton.

“Harganya mulai merangkak naik perlahan hingga kini berada di kisaran USD 12.885 seiring dengan penurunan jumlah kasus Covid-19. Per hari ini 22 Juni 2020 LME untuk komoditas nikel di angka USD 12.855/ton,” ujar Meidy, Senin (22/6/2020).

Meidy memprediksi harga nikel dunia akan kembali merangkak naik hingga USD 14.000/ton sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Menurutnya, Indonesia semestinya mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan adanya tren peningkatan kebutuhan nikel global saat ini.

“Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya, dimana situasi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi para pengusaha tambang nikel nasional,” kesalnya.

Meidy menuturkan penyebab ketidaknyamanan yang dialami oleh pihaknya tersebut karena ketidakpatuhan smelter lokal menerapkan HPM sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permen Nomor 11 Tahun 2020.

“Kami memohon peninjauan realisasi pelaksanaan Permen HPM, pada tanggal 14 Mei 2020, Kementerian ESDM menerbitkan peraturan tentang HPM, Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020, namun sayangnya sampai saat ini pihak smelter tidak menerima peraturan tersebut dan tetap melakukan kontrak pembelian Nikel ore dengan penambang dengan harga yang jauh di bawah harga HPM yang telah ditentukan pemerintah setiap bulan,” bebernya.

Di saat yang sama lanjut Meidy, penambang diharuskan membayar kewajiban royalti E-PNBP kepada negara sesuai harga HPM yang ditentukan.

“Karena jika penambang menjual dibawah harga HPM akan dikenakan sanksi tegas yang telah diatur dalam aturan tersebut,” ungkapnya.

Meydi menerangkan bahwa saat ini smelter-smelter tersebut mengkonsumsi 100% produksi bijih nikel dalam negeri dengan kadar di atas 1.8% dan dengan harga yang jauh di bawah harga internasional.

“Bahkan jauh di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) dalam negeri yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM,” ungkapnya.

Lanjut Meidy, smelter lokal saat ini membeli bijih nikel kadar 1,8% CIF seharga USD 27/wmt, atau FOB sekitar USD 19/wmt, jauh dari harga HPM yakni FOB USD 28/wmt.

“Untuk kadar bijih nikel 1,8% smelter lokal hanya menerima diharga USD 27/wmt CIF, sedangkan harga sesuai HPM bulan Juni 2020 yaitu USD 28,93/wmt FOB dan jika CIF harganya jadi USD 34/wmt. Malah ditambah lagi dengan persyaratan FE, SiO dan MGO,” sebutnya.

Dengan ketidakpatuhan smelter lokal yang tidak mau menerima harga bijih nikel sesuai HPM, Meidy meminta pemerintah untuk membuka kembali kran ekspor bijih nikel kadar rendah secara terbatas.

“Ekspor terbatas tersebut, untuk memberikan peluang bagi penambang melakukan ekspor bijih nikel kadar rendah yang tidak laku di pasaran domestik, karena smelter lokal hanya menerima bijih nikel kadar tinggi di atas 1,8 persen,” imbuhnya.

Meidy juga mengatakan bahwa pembukaan keran ekspor secara terbatas tersebut merupakan implementasi dari UU nomor 3 tahun 2020.

“Apalagi dalam UU Nomor 3 tahun 2020 pasal 170A ayat 1C membenarkan penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku,” terangnya.

Lebih jauh Sekjen APNI mengatakan, jika nikel kadar rendah tidak dapat dijual baik di dalam maupun di luar negeri, maka dipastikan komoditas tersebut menjadi barang yang tidak bermanfaat atau waste.

Meidy juga memaparkan bahwa harga bijih nikel kadar 1,65% di pasar internasional mencapai USD 43-46/wmt.

“Nikel kadar rendah dan nikel kadar tinggi berada bersama-sama dalam satu tubuh bijih (ore body), dimana nikel kadar rendah berada di atas nikel kadar tinggi, sehingga untuk dapat mengeksploitasi nikel kadar tinggi, nikel kadar rendah harus diambil terlebih dulu,” katanya lagi.

Dia menyebutkan bahwa penumpukan Nikel kadar rendah di sekitar lokasi operasional penambangan dapat berdampak negatif seperti mengganggu jalannya kegiatan operasional perusahaan.

“Juga biaya re-treatment atau proses pemurnian kembali yang sangat tinggi (apabila bisa dimanfaatkan atau apabila akhirnya dapat dijual red),” jelasnya

Meidy juga menyarankan pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan Harga Patokan Mineral (HPM).

“Jika ada smelter yang enggan mematuhi regulasi yang ada, kami minta pemerintah harus tegas menerapkan sanksi,” tegasnya.

Meidy menambahkan, jika pemerintah konsisten menerapkan regulasi yang telah dibuatnya, maka perekonomian Indonesia dari sektor pertambangan bijih nikel akan kembali bergairah.

“Intinya adalah kami meminta pemerintah untuk tegas terhadap Regulasi HPM atau jika HPM tidak diberlakukan maka kami meminta untuk dibuka kembali ekspor bijih nikel kadar rendah,” pungkasnya.

Sumber: newsmetropol.com