Kabar Nikel Bahlil: Banyak Perusahaan Mendapat Izin Ekspor Tanpa Membangun Smelter

Bahlil: Banyak Perusahaan Mendapat Izin Ekspor Tanpa Membangun Smelter

, Estimasi Baca : < 1 minute
39
Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM/istimewa

APNI, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal polemik pelarangan ekspor bijih nikel dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (7/11).

Pada kesempatan tersebut, Bahlil panjang lebar menjelaskan apa yang terjadi usai ia bertemu dengan para pengusaha smelter nikel akhir bulan lalu.

Menurut Bahlil apa yang ia lakukan saat itu merupakan salah satu tugas BKPM.

“Memastikan seluruh investasi asing maupun dalam negeri untuk menjamin keberlangsungan usahanya. Saya buka saja abang-abang, saya juga pengusaha nikel, kalau boleh dikatakan gak bersih-bersih amat juga,” ujar Bahlil.

Meski begitu, ia mengaku itu semua adalah masa lalu. “Sekarang sudah insyaf,” jelasnya.

Ia mengatakan pengusaha nikel harus jujur dengan praktik selama ini, bahwa ekspor barang mentah itu tidak benar.

“Apalagi sebenarnya yang dibolehkan ekspor adalah semestinya yang kadarnya di bawah 1,7%. Tapi, praktiknya justru yang diekspor kebanyakan yang di atas 1,7%,” ungkap Bahlil.

Lalu, lanjutnya, bahwa yang mendapat izin ekspor semestinya adalah yang membangun smelter.

“Tapi apa yang terjadi, banyak perusahaan mendapat izin ekspor tanpa membangun smelter. Ketika saya penugasan sebagai kepala BKPM, hanya satu, menegakkan aturan dan menunaikan tujuan berbangsa dan bernegara,” terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengambil langkah tegas menghentikan sementara ekspor bijih nikel sejak 29 Oktober 2019 lalu. Langkah ini diambil karena banyak pelanggaran terkait ekspor bijih nikel menjelang pelarangan 1 Januari 2020 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan para penambang menguras habis sumber nikelnya dan melakukan ekspor besar-besaran.

Menurut Luhut saat ini ekspor bijih nikel per bulan mencapai 100-130 kapal dari biasanya hanya 30 kapal per bulan. Kondisi ini dikhawatirkan bakal merusak lingkungan.

“Penyetopannya tetap 1 Januari 2020, tidak berubah. Tapi ini karena tiba-tiba ada lonjakan luar biasa sampai 3 kali target, [sehingga sementara dihentikan]” ungkap Luhut.

Sumber: HarianHaluan.com