NEWS NASIONAL Catatan Penting Presiden Jokowi Untuk KEK Sorong

Catatan Penting Presiden Jokowi Untuk KEK Sorong

, Estimasi Baca : 3 minutes
25
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat (11/10). (Foto: Biro Humas Kemenko Perekonomian)

Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, Jumat (11/10). Tetapi dikarenakan hujan lebat, maka peresmian diwakili oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Dalam sambutannya, Darmin menyampaikan catatan penting dari Presiden Jokowi untuk pemerintah daerah, terkait pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

“Bapak Presiden menyampaikan salam, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Tapi ada catatan penting dari beliau, yang akan saya bacakan di sini,” kata Darmin Nasution.

Dijelaskan Darmin, ada 4 poin yang menjadi catatan presiden untuk pemerintah daerah. Yang pertama, Pemerintah Daerah agar memberikan kemudahan perijinan bagi calon investor melalui administrator KEK Sorong. “Kalau administrator mempersulit, Pak Bupati harus menegur,” kata Darmin.

Catatan presiden yang kedua adalah, Pemerintah Daerah agar membantu penyedian infrastruktur sesuai kewenangannya, apakah itu dalam hal pengelolaan sampah atau penyediaan air bersih. Yang ketiga, KEK Sorong agar menyerap tenaga kerja lokal. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan investor yang ada di KEK Sorong.

Baca juga: KEK Sorong Diresmikan, Berpotensi Serap 15 ribu Tenaga Kerja

Sedangkan catatan ke empat adalah, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Sorong serta administrator melakukan sosialisasi dan promosi agar menarik investor. Untuk mendukung kegiatan ini, pemerintah pusat akan memberikan insentif fiskal berupa tax holiday dengan peraturan yang tidak multi tafsir.

Menanggapi catatan tersebut, Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru SH. MSi menyatakan siap menjalankan apa yang sudah menjadi amanat Presiden. “Saya sebagai Bupati, tentu akan terus memberi dukungan penuh terhadap beroperasinya KEK ini sesuai aturan yang ada, sesuai dengan kewenangan saya, sesuai kemampuan APBD tentunya,” kata Bupati Johny Kamuru.

Terkait dengan administrator, Bupati berjanji akan terus mengawal dan mengawasi, meskipun sebenarnya keberadaan administrator adalah kepanjangan dari kementerian terkait.

Baca juga: Luhut Sebut Baterai Lithium Kendaraan Listrik Bisa Pakai Sawit

“Tapi tetap bertanggungjawab kepada Bupati, saya harus pastikan, semua urusan yang terkait beroperasinya KEK, kemudahan terhadap investor, saya pastikan berjalan dengan baik,” tandasnya.

Untuk memastikan keberadaan KEK juga memberi manfaat yang lebih terhadap pengurangan angka pengangguran, Bupati juga akan mengawal agar tenaga kerja lokal, khususnya dari Sorong, mendapat porsi yang lebih banyak dibanding dari daerah lain.

“Lokasi KEK kan ada disini. Tentunya kami mengharapkan penyerapan tenaga kerja masyarakat Kabupaten Sorong porsinya harus lebih banyak daripada daerah lain,” kata Bupati.

Darmin Nasution juga berharap, dengan adanya KEK, masyarakat Papua jangan hanya jadi penonton. Mereka diharapkan benar benar menjadi tulang punggung dan pemain. “Mereka harus bekerja di perusahaan yang ada di KEK, sesuai yang dibutuhkan perusahaan,” kata Darmin.

Untuk menyiapkan ketrampilan mereka, pemerintah akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan sekolah kejuruan atau sekolah vokasi. “Jangan sampai nanti perusahaan sudah hadir, kita baru bangun. Nantinya akan terlambat,” katanya.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong  yang telah ditetapkan Presiden sebagai salah satu proyek strategis nasional, difokuskan pada tiga kegiatan pokok sesuai potensi sumberdaya yang ada daerahnya, yakni pengolahan Sumberdaya Kelautan, Bahan Tambang serta Perkebunan.

Baca juga: KLHK Dukung Investasi di Indonesia Lewat Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3

Potensi sumberdaya kelautan, diharapkan dapat menjadi pilar ketahanan pangan nasional dan mampu mensejahterakan masyarakat pesisir Papua.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah membangun 226 proyek strategis nasional yang akan tuntas pada akhir 2019. Untuk mempercepat masuknya investor di KEK Sorong, maka pemerintah memberikan stimulus sebagai daya tarik, seperti proses perijinan yang dipermudah, dan pembebasan pajak (tax holiday) pada periode tertentu.

Sebetulnya aturan tax holiday untuk menarik investor itu sudah ada, tapi berlaku dengan ketentuan dan syarat . Misalnya kalau investasinya sekian besar, maka tax holiday antara 3 sampai 5 tahun. Persyaratan itu yang memicu multi tafsir dan menyebabkan ketidak jelasan aturan.

“Makanya saat ini sedang kita ubah aturannya, mudah-mudahan dalam dua tiga minggu sudah keluar. Di aturan yang baru ini, sudah jelas, tax holiday-nya sekian lama, dan 100 persen. Berbeda dengan dulu, yang masih ada pembatasan dan membuat tidak jelas. Kalau tax holiday, ya holiday, 100 persen, tidak pake range, antara sekian dan sekian sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda,” ujar Darmin.

Sumber: teropongnews.com