Kabar Nikel DPM-PTSP Kabupaten Kolaka Utara Ragu Keabsahan RKAB Penambang Di Daerahnya

DPM-PTSP Kabupaten Kolaka Utara Ragu Keabsahan RKAB Penambang Di Daerahnya

, Estimasi Baca : 2 minutes
181
Aktifitas pengapalan bijih nikel di Kolaka Utara/KUMPARAN

APNI, Jakarta – Bupati Kolaka Utara Nur Rahman mengaku frustasi terhadap aktivitas penambang di daerahnya.

Nur Rahman mengaku, sudah berkali-kali meminta ESDM menyerahkan dokumen terkait perusahaan tambang di Kolaka Utara, namun sampai sekarang permintaan itu belum direalisasikan.

“Pihak SDM Provinsi tidak berikan laporan ke kami atau semacam dokumen. Saat kewenangannya masih di daerah itu ada 32 yang aktif. Kalau sekarang kita tidak tau karena sudah di Provinsi semua kewenangan,” ujar Nur Rahman di taman kota Lasusua, Rabu (12/2).

Selain itu, dia juga mengaku sudah melayangkan surat ke gubernur. Tapi, sampai sekarang belum juga ada balasan.

Dia juga menyesalkan pihak pengawas dari ESDM Provinsi yang tidak pernah turun ke Kolaka Utara, guna melakukan pemantauan aktivitas pertambangan.

“Kalau ESDM ini belum pernah saya dengar (melakukan pemantauan). Kalau dari kementerian langsung pernah sekali, bulan sembilan,” ujar Nur Rahman.

“Kita ini benar-benar jadi penonton di daerah sendiri,” sesal Nur Rahman.

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kabupaten Kolaka Utara. Memiliki catatan ada 12 penambang perorangan yang dipastikan ilegal, dan 3 perusahaan tambang.

Adapula satu perusahaan pertambangan yang mengakui jika sudah memiliki RKAB yakni PT Tambang Mineral Maju (TMM). Namun, pihak PTSP mempertanyakan keabasahan RKAB tersebut.

Berdasarkan peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, dasar penerbitan RKAB berdasar pada laporan kegiatan penanaman modal. Secara singkat, RKAB tidak akan terbit jika tidak ada laporan penanaman modal ke PTSP.

Kenyataannya, hingga batas waktu pelaporan 10 Januari. Tidak ada satupun perusahan pertambangan di Kolaka Utara, yang melakukan pelaporan aktifitasnya di PTSP Pemda setempat.

Namun demikian, aktivitas pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), awal tahun 2020, masih terus berlanjut. Padahal izin mereka dipastikan berakhir pada Desember 2019.

Hal ini sejalan dengan hasil pantauan lapangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kolaka Utara.

“Hasil pantauan kami di lapangan ada aktivitas. Tapi tidak ada satu pun yang bisa menunjukan RKAB,” kata Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kolaka Utara, Taufiq, Senin (3/2).

Pemantauan PTSP sendiri dilakukan di Kecamatan Batu Putih. Daerah ini merupakan wilayah yang dikepung aktifitas pertambangan. Catatan PTSP, ada 12 penambang perorangan yang dipastikan ilegal, dan 3 perusahaan tambang.

Sumber: KUMPARAN1 &