Kabar Nikel Eksportir Bermasalah Tetap Dilarang Ekspor Bijih Nikel

Eksportir Bermasalah Tetap Dilarang Ekspor Bijih Nikel

, Estimasi Baca : 2 minutes
12

APNI, Jakarta – Pemerintah mencabut larangan ekspor sementara bijih nikel (ore) untuk para pengusaha tertib, memenuhi persyaratan. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dipastikan menganulir putusan yang sebelumnya diumumkan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia soal pelarangan ekspor ore, per Selasa (29/10/2019) itu, lebih cepat dari rencana awal. Tetapi, eksportir nakal tetap dilarang ekspor ore.

Kepada wartawan, Kamis (7/11/2019), Menko LBP memastikan larangan itu sudah dicabut. Dengan begitu para eksportir bisa kembali melanjutkan ekspor ore hingga akhir tahun 2019. Tetapi, peluang itu tertutup bagi eksportir nakal, yang kedapatan mengirim bijih nikel melebihi kapasitas.

Sejauh ini, Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian ESDM tengah mengevaluasi para eksportir yang nakal. Apakah nantinya akan tetap diberikan izin ekspor atau justru dihentikan secara total.

Seperti diketahui Pemerintah masih mengevaluasi larangan ekspor sementara bijih nikel kepada para pengusaha yang melebihi overkapasitas. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, Kamis (7/11/2019), evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah nantinya para eksportir bisa melakukan ekspor kembali atau sebaliknya.

Bambang sudah mengirim tim Kementerian ESDM bersama dinas pemerintah daerah untuk melakukan kunjungan lapangan ke 30 perusahaan yang membangun smelter. Dari semua perusahaan tersebut akan diselidiki apakah ditemukan overkapasitas saat ekspor.

Satu hal, meski ekspor sebagian sudah dibuka, tetapi evaluasi tetap berjalan. Dalam evaluasi kegiatan ekspor ini, pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk menertibkan investasi-investasi di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia juga mengatakan, belum ada keputusan mengenai pelarangan ekspor sementara. Dia menyebut, pembahasan keputusan pelarangan ini nantinya dilanjutkan kembali Senin (11/11/2019). “BKPM dengan pengusaha nikel, Senin akan bahas kelanjutan dari ekspor ore.”

Ada masalah

Kegiatan ekspor ini sempat disetop sementara lantaran ada permasalahan, seperti ekspor yang melebihi kuota. Bahlil Lahadalia kepada pers, Senin (28/10/2019) mengatakan, mulai Selasa (29/10/2019), pemerintah menghentikan ekspor bijih mineral atau ore. Implementasi kebijakan ini lebih cepat dari ketentuan larangan ekspor ore yang sebelumnya baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Didampingi Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin, usai menggelar pertemuan bersama beberapa pengusaha di sektor mineral, Bahlil mengatakan, keputusan penting itu sudah disepakati bersama para pengusaha setelah melalui proses diskusi dengan para pengusaha mineral.

Larangan ekspor ore tetap mengikuti dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah juga tetap berlaku.

Pengusaha mineral akan mendapat kepastian pembelian ore di dalam negeri, khusus yang sudah memiliki fasilitas pemurnian mineral alias smelter. Setidaknya ada 14 smelter yang siap menyerap berapa pun volume ore saat ini agar tidak dijual ke luar negeri.

Tetapi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey sempat mengungkapkan, percepatan larangan ekspor bijih nikel itu akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pertambangan. Ia menyebutkan, ketidakpastian pemerintah dalam menetapkan kebijakan akan mematikan aliran investasi di sektor pertambangan.

Meidy mencontohkan, pemerintah mewajibkan pelaku usaha pertambangan membangun smelter sebagai sarana mengolah bahan baku mineral. Dengan perubahan kebijakan, kata dia, rencana kinerja perusahaan tambang kembali berubah, termasuk soal investasi pembangunan smelter. Pada akhirnya, devisa yang masuk ke Indonesia akan hilang.

Entah karena munculnya protes, keputusan larangan ekspor itu dicabut, tidak begitu jelas. Yang jelas, ekspor nikel sebagian, khusus bagi eksportir bermasalah, tetap dilarang. ***

SUMBER : emitennews.com