NEWS Galeri Video Kedatangan TKA Yang Diduga Tidak Melalui Karantina, Picu Kerusuhan Pekerja Tambang di...

Kedatangan TKA Yang Diduga Tidak Melalui Karantina, Picu Kerusuhan Pekerja Tambang di Pulau Obi, Halmahera Selatan

, Estimasi Baca : 2 minutes
197
Kerusuhan Pekerja Tambang yang menolak diskriminasi perlakuan aturan karantina antara pekerja lokal dengan TKA asal China di Pulau Obi, Minggu (12/04/2020)/Istimewa

APNI, Jakarta – Konflik dalam lingkungan perusahan tambang nikel di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ini sudah berlangsung sejak Minggu, (12/04/2020) hingga Senin, (13/04/2020), seperti video yang beredar WA.

Konflik tersebut diduga  dipicu adanya sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang baru tiba di wilayah Obi dan langsung dibawa masuk ke dalam area perusahaan.

“Pekerja lokal menolak TKA yang baru datang tersebut masuk dan bekerja begitu saja di perusahaan tanpa di karantina terlebih dahulu. Sedangkan, tenaga kerja lokal yang ada di dalam perusahan di karantina,” kata Supriyanto salah-satu tenaga kerja lokal melalui sambungan telepon selulernya, Senin (13/4/2020).

Menurutnya, konflik itu terjadi disebabkan pihak perusahan tidak memperbolehkan tenaga kerja lokal untuk bekerja karena dalam masa karantina sedangkan yang diperbolehkan bekerja hanya TKA asal China.

Semestinya, TKA yang baru tiba dan masuk di dalam perusahan, seharusnya di karantina, bukan di suruh kerja. Ini kan tidak adil. Berarti pihak perusahan yang tidak mendengarkan himbauan pemerintah, terkait memutus mata rantai covid 19.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justice Indonesia Cabang Halmahera Selatan, Ongky Nyong, SS. SH menegaskan bahwa masuknya TKA asal China merupakan pelanggaran hukum.

“Terkait kedatangan sejumlah TKA  China ditengah pandemik Covid 19 di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini menjadi pemicu konflik adalah bentuk pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Ongky.

Kita semua tahu, lanjut Ongky bahwa sejak tanggal 2 April 2020 secara resmi diberlakukan Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Larangan Masuk dan Keluarnya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dan yang lebih ditegaskan lagi pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Bahwa Sejak diberlakukan peraturan ini maka Permenkumhan nomor 7 tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang pemberian visa dan ijin dinyatakan tidak berlaku.

“Adanya tontonan Kedatangan TKA saat ini di Kawasi membuat tenaga kerja lokal bahkan Masyarakat Desa Kawasi menjadi Resah, Hal ini Kami dari LBH Justice Indonesia Halmahera Selatan mengecam keras dan kami minta kepada pemerintah khususnya lembaga yang berwenang agar menindak tegas terhadap TKA tersebut,“ pinta Ongky.

Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bahraen Kasuba, ketika hendak dikonfirmasi telepon selulernya tidak aktif hingga berita ini ditayangkan.

Sumber: lapan6online.com

Saksikan videonya berikut ini: