KEBIJAKAN PEMERINTAH Ketentuan Baru Mengenai Bidang Usaha Dan Legalitas Perusahaan Jasa Pertambangan Di Indonesia

Ketentuan Baru Mengenai Bidang Usaha Dan Legalitas Perusahaan Jasa Pertambangan Di Indonesia

, Estimasi Baca : 5 minutes
297
Ilustrasi kegiatan tambang nikel/Istimewa

“Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan”.

Bagi Anda para pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pertambangan di Indonesia saat ini, sebaiknya perlu mengerti hal-hal apa saja yang menjadi poin penting, khususnya aspek legalitas terkait bidang usaha Jasa Pertambangan setelah adanya ketentuan baru di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah melalui Kementrian Energi Dan Sumber Daya Masnusia telah menerbitakn Peraturan baru Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No.34/2017”). Permen ESDM No.34/2017 menggantikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM No.24/2012) telah dinyatakan dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku.

Permen No.24/2012 ini dahulunya sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Jasa Pertambangan. SKT inilah yang menjadi legalitas izin Usaha yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang, salah satunya misalnya pada bidang usaha jasa konsultasi manajemen dll.

Namun, dengan pemberlakuan Permen ESDM No.34/2017 maka SKT Jasa Pertambangan sebagai legalitas untuk kegiatan usaha jasa pertambangan non inti sudah  dinyatakan tidak berlaku karena bidang usaha jasa pertambangan non inti sudah dihapus.

Permen ESDM No.34/2017 juga mengatur perubahan mengenai bidang usaha tertentu yang dapat memiliki IUJP, yang mana bidang usaha tersebut hanya terbatas pada kegiatan jasa penunjang tertentu saja.

Adapun bidang usaha jasa penunjang tertentu tersebut misalnya, untuk Konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan terbatas di bidang usaha penyelidikan umum, Ekplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi pertambangan, pengangkutan, Lingkungan pertambangan, Pascatambang dan reklamasi, dan Keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan untuk konsultasi dan perencanaan terbatas dibidang usaha Penambangan; atau Pengolahan dan pemurnian saja.

Perubahan pengaturan bidang usaha tersebut  berimplikasi pada beberapa bidang usaha yang dahulunya dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan penunjang jasa pertambangan non inti seperti jasa konsultasi manajemen, pemasok dan pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran, Jasa Pengurusan Dokumen, Jasa Boga Catering, dll yang tidak diatur dalam Permen ESDM 34/2017 tersebut sudah tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usaha di Wilayah Pertambangan dengan legalitas SKT, akan tetapi wajib mendapatkan Tanda Registrasi Minerba sebagai pengganti SKT Jasa Pertambangan Non Inti.

Baca juga : Bagaimana Mendapatkan Tanda Registrasi Usaha Penunjang Minerba?

Apa saja Jenis, Bidang dan Sub Bidang Usaha Jasa Pertambangan ?

Saat ini jenis, bidang, dan sub bidang apa saja yang masuk dalam kategori usaha Jasa Pertambangan menurut Permen ESDM 34/2017 adalah sebagai berikut:

No. Jenis Bidang Subbidang
1

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian peralatan

Penyilidikan Umum
  1. Survei Tinjau (Reconnaissance);
  2. Remote sensing
  3. Propeksi

 

2

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian peralatan

Eksplorasi
  1. Manajemen Ekplorasi;
  2. Penentuan Posisi;
  3. Pemetaan topografi;
  4. Pemetaan Geologi;
  5. Geokimia;
  6. Geofisika;
  7. Survei Bawah permukaan;
  8. Geoteknik;
  9. Pemboran eksplorasi;
  10. Percontoan eksplorasi;
  11. Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan
3

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian peralatan

Studi kelayakan

  1. Penyusunan AMDAL;
  2. Penyusunan Studi kelayakan;
4

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian peralatan

Konstruksi pertambangan

  1. Penerowongan (tunneling);
  2. Penyemenan Tambang bawah tanah;
  3. Penyanggaan tambang bawah tanah;
  4. Shaft Sinking;
  5. Sistem penerangan tambangan bawa tanah;
  6. Alat gali, muat, dan Angkut tambang bawah tanah;
  7. Pemboran dan Peledakan;
  8. Fasilitas perbengkelan;
  9. Komisioning tambang;
  10. Fasilitas pengolaan;
  11. Fasilitas pemurniaan;
  12. Jalan tambang;
  13. Jembatan;
  14. Pelabuhan;
  15. Gudang Bahan Peledak;
  16. Fasilitas penimbunan bahan bakar cair;
  17. Sistem penyaliran.
5

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Pengolahan dan Pemurnian

  1. Penggerusan batubara;
  2. Pencucian batubara;
  3. Pencampuran batubara;
  4. Peningkatan Mutu Batubara;
  5. Pembuatan briket batubara;
  6. Pencairan batubara;
  7. Gasifikasi batubara;
  8. Coal Water Mixer;
  9. Pengolajhan Mineral;
  10. Pemurnian Mineral;
  11. Peremukan Mineral/Batuan.
6

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Pengangkutan

  1. Menggunakan truk;
  2. Menggunakan Lori;
  3. Menggunakan Ban Berjalan (belt conveyor);
  4. Menggunakan tongkang;
  5. Menggunakan Pipa.
7

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Lingkungan Pertambangan

  1. Pemantauan lingkungan;
  2. Servei RKL/RPL;
  3. Pengelolaan Air Asam Tambang;
  4. Audit lingkungan pertambangan;
  5. Pengendalian Erosi.
8

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Pasca Tambang dan Reklamasi

  1. Reklamasi;
  2. Penutupan Tambang;
  3. Pembongkaran fasilitas;
  4. Penyiapan dan penataan lahan;
  5. Pembibitan;
  6. Penanaman;
  7. Perawatan.
9

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  1. Pemeriksaan dan pengujian teknik;
  2. Audit keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
10

Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengujian peralatan

Penambangan

  1. Pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup;
  2. Pemberian/pembongkaran tanah/batuan penutup;
  3. Pengangkutan tanah, penutup, batubara, bijih mineral;
  4. Penggalian mineral (mineral getting);
  5. Penggalian batubara (coal getting).
11

Pelaksanaan

Penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah

Penggalian. Pemuatan, dan pemindahan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan

12

Pelaksanaan

Penambangan mineral aluvial

Penggalian endapan mineral aluvial

Dari jenis, bidang, subbidang usaha diatas, jelas terlihat bahwa ada beberapa bidang maupun subbidang yang dulunya ada sudah dihapuskan dengan adanya Permen ESDM No.34/2017 ini. Oleh karenya, penting untuk diketahui, agar kita dapat menentukan kegiatan jasa penunjang apa saja yang terkategori dalam bidang usaha Jasa Pertambangan saat ini.

“legalitas Izin Usaha, kewajiban dan larangan dibidang usaha Jasa Pertambangan harus selalu diperhatikan”

IUJP sebagai Legalitas Perusahaan Jasa Pertambangan

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dengan dicabutnya Permen ESDM No.24/2012, maka IUJP lah sebagai legalitas bagi para pelaku usaha yang ingin perusahaannya bergerak di bidang jasa pertambangan.

Dalam Permen ESDM No.34/2017 jelas menegaskan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa:

“Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.”

IUJP ini diberikan oleh Menteri apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan diseluruh wilayah Indonesia. Apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi, maka IUJP diberikan oleh Gubernur. Sedangkan untuk badan usaha swasta dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetap diberikan oleh Menteri. Sebab Gubernur wajib dalam Pasal 19 Permen ESDM No.34/2017 disebutkan untuk menyerahkan dokumen IUJP yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUJP-nya.

Pemberian IUJP ini didasarkan pada permohonan dari Badan Usaha dalam hal ini Perusahaan dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan. Lalu, bagaimana, proses permohonan IUJP dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa pertambangan?

Pertama, untuk proses pengajuan permohonan IUJP, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan. Selanjutnya petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.

Apabila permohonan memenuhi persyaratan akan diberikan tanda terima permohonan kepada perusahaan, dan diteruskan kepada evaluator untuk dievaluasi. Sebaliknya, jika   terdapat kekurangan atau belum lengkap, maka permohonan ditolak. Untuk permohonan yang ditolak atau tidak diterima akan dikembalikan kepada perusahaan dengan catatan yang sesuai dengan hasil verifikasi.

Perusahaan dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai dengan hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
Keduapersyaratan IUJP, seperti dijelaskan bahwa IUJP hanya dapat diproses apabila memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis, persyaratan administrasi, seperti:

  1. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap perusahaan asli);
  2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jajaran direksi (sesuai dalam akta);
  4. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan di stempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;
  5. Surat keterangan domisili;
  6. Data kontak resmi perusahaan;
  7. Softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk Compact Disc.

Sedangkan persyaratan teknis, terdiri dari daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi:

  1. Nama tenaga ahli;
  2. Latar belakang tenaga ahli;
  3. Keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli;
  4. KTP/ Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan);
  5. Ijazah (dokumen dilampirkan);
  6. Curriculum Vitae (dokumen dilampirkan); dan
  7. Surat pernyataan tenaga ahli

Selain itu, ada juga daftar peralatan, dibuat dalam bentuk table yang meliputi, jenis, jumlah, kondisi, status kepemilikan, dan lokasi keberadaan alat dalam hal ini apabila perusahaan belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan perusahaan yang memiliki peralatan.

Dengan dipenuhinya persyaratan maka IUJP diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setiap kali perpanjangan.

Kewajiban dan larangan bagi Perusahaan Jasa Pertambangan

Selain pemenuhan legalitas IUJP sebai izin usaha Perusahaan jasa pertambangan, maka dalam Permen ESDM No.34/2017, juga mengatur hal apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan jasa petambangan selaku pemegang IUJP, antara lain:

  1. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Terhadap kewajiban menyusun dan menyampaikan rencana kerja tersebut, maka akan dikeluarkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya yang diberikan berdasarkan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha dari periode tahun sebelumnya.
  2. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yaitu, mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan, dan memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri serta tenaga kerja lokal; dan
  4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui kepala teknik tambang.

Selain kewajiban tersebut diatas, bagi perusahaan pemegang IUJP dilarang memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, serta dilarang mengalihkan IUJP-nya kepada pihak lain.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan ini akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian semoga artikel ini dapat bermanfaat.

sumber : bplawyers.co.id