Kabar Nikel Membaca Arah dan Visi Presiden Jokowi Melarang Ekspor Bijih Nikel

Membaca Arah dan Visi Presiden Jokowi Melarang Ekspor Bijih Nikel

, Estimasi Baca : 4 minutes
131
Infografis ekspor bijih nikel/tirto.id

APNI, Jakarta

TERKAIT larangan ekspor mineral mentah mulai tanggal 1 Januari 2020. seperti Timah, Alumina, Bauksit, hingga Nikel oleh Presiden yang di sampaikan di dalam beberapa kesempatan sebenarnya bukan hal baru, Karena Ketegasan Jokowi hanya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam Pasal 103 tertulis, pengolahan dan pemurnian hasil tambang wajib dilakukan di dalam negeri.
Sesuai Pasal 170, proses pemurnian itu harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah aturan tersebut diundangkan. Sehingga larangan ekspor ini bukan hal baru.

Pemerintah lalu mengeluarkan PP nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dari peraturan ini kemudian Menteri ESDM membuat aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. Di dalam kedua aturan tersebut mengamanatkan pembangunan smelter dilakukan paling lambat 2017. Perusahaan tambang mineral yang tidak bisa mengejar target tersebut dilarang mengekspor hasil tambangnya ke luar negeri.

Akibat banyak hal dalam turunan aturan UU Minerba yang tak sinkron. Maka Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Di dalamnya tertulis kewajiban perusahaan pemegang kontrak karya (KK) untuk mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) jika ingin mengekspor konsentrat. Kesempatan ekspor diberikan selama lima tahun hingga pembangunan smelter rampung. Jika dalam waktu lima tahun smelter tak rampung dibangun maka izin ekspor konsentrat akan dicabut.

Pemerintah menetapkan larangan eksport mineral mulai 1 Januari 2020 yang lalu, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.Artinya ada percepatan larangan ekspor dari rencana sebelumnya tahun 2022.

Adapun data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) produksi bijih nikel Indonesia mencapai 17 juta bijih selama 2018. Umur cadangan berdasarkan produksi bijih yakni mencapai 154 tahun. Indonesia menempati urutan keenam negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan memasok 23% kebutuhan dunia.

Cadangan nikel di Indonesia mencapai 35 miliar ton bijih nikel atau sekitar 70% kandungan nikel di dunia yang lokasinya tersebar di pulau Sulawesi, Maluku, Kalimantan dan Papua. Indonesia merupakan negara yang memiliki kandungan nikel terbaik di dunia.

Produk turunan dari nikel selama ini di gunakan sebagai bahan campuran stainles steel. Yaitu untuk perabotan rumah tangga dan bahan bangunan atau konstruksi.

Dengan berkembangnya Industri Mobil Listrik yang dapat memanfaatkan bijih nikel kadar rendah kurang 1,7 persen, serta memiliki kandungan Cobalt, maka sumber daya alam Nikel Indonesia akan menjadi yang terbesar di dunia.

Nikel merupakan bahan baku utama baterai mobil listrik, dengan perkiraan kebutuhan Nikel 27,2kg Ni/mobil. Pada tahun 2030 diperkirakan hampir 40 persen nikel akan dialihkan untuk mendukung produk baterai listrik. Para analis memperkirakan jumlah mobil listrik dunia akan mencapai 4,3 juta unit mulai tahun 2020 dan akan terus tumbuh lebih cepat dari mobil biasa.

Pada tahun 2025 diperkirakan akan adanya peningkatan 7,7 % dari mobil biasa. Hal itu berarti, akan meningkat pula produksi baterai serta cuku cadang lain yang berbahan komponen dari nikel. Pada 2030 diprediksi akan meningkat kebutuhan nikel hingga 20 s/d 40 kali lipat.

Nikel merupakan bahan baku utama batery lithium yang salah satunya digunakan pada kendaraan mobil listrik. Sehingga ada target besar Presiden Jokowi mengambil kebijakan adanya pelarangan ekspor nikel Indonesia yaitu beliau menginginkan Indonesia menjadi produsen lithium terbesar di dunia.

Indonesia dapat menguasai pasar global dari komponen mobil listrik. Hal tersebut akan semakin kuat jika Indonesia juga mampu memproduksi baterai mobil listrik sendiri. Dengan begitu, bahan baku yang tersedia mampu dijual menjadi produk jadi sehingga meningkatkan nilai tambah dari sisi ekonomi yang cukup besar.

Kebutuhan tersebut baru untuk pengembangan industri mobil listrik, belum potensi pengembangan kebutuhan lainnya. Ketika kita pahami bahwa bahan bakar fosil yang selama ini sebagai baham bakar utama kendaraan bermotor bisa di gantikan energi listrik dengan baterai lithium sebagai media penyimpanannya, tentunya kita harus berpikir lebih jauh lagi.

Berbagai macam sumber energi listrik yang kita miliki di luar bahan bakar fosil yang semakin berkurang dan terbatas jumlah kandungan yang dapat di explorasi. Sementara banyak sumber energi terbarukan yang sudah tersedia di wilayah Nusantara kita dan lebih ramah lingkungan.

Sebut saja Pembangkit Listrik tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga surya (Matahari). Dari ketiga jenis tersebut tenaga surya paling merata keberadaanya karena hampir di semua seluruh wilayah negara kita bisa mendapatkan sinar matahari terlebih lagi pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan.

Pertanyaannya adalah bisakah rumah, bangunan gedung bertingkat dan bangunan industri di lengkapi dengan PLTS dan listrik yang dihasilkan di simpan kedalam baterai Lithium?

Tentu sangat bisa semua tergantung kebijakan pemerintah dan UU yang akan di buat di kemudian hari. Berapa banyak nikel yang akan digunakan sebagai bahan baku baterai apabila program tersebut dijalankan, berapa banyak polusi yang bisa di reduksi dan oksigen yang bisa di selamatkan bagi kehidupan makluk hidup. Berapa banyak penghematan energi yang dapat di lakukan?

Momentum pelarangan ekspor nikel ini harus dijadikan titik awal mulai berpikir untuk ke arah sana. Memaksimalkan sumber daya alam yang kita miliki untuk bisa di kelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat.

Pembangunan smelter atau pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara, menjadi contoh realisasi hilirisasi pertambangan. Selain mendongkrak nilai tambah dan menyedot investasi asing hilirisasi pertambangan juga memacu tumbuhnya industri turunan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Larangan eksport nikel untuk sementara ini memang berdampak turunnya pendapatan dari nilai transaksi export Indonesia, tetapi untuk masa mendatang tentu melonjak beberapa kali lipat nilai transasksi export dari hasil turunan produk hasil industri nikel.

Semoga program dan target Presiden Jokowi bisa tercapai sebagaimana yang sudah di rencanakan.

Oleh : Suryadi (Jurnalis “Rakyat Merdeka News”)

Sumber: Rakyat Mereka News