Kabar Nikel Qua Vadis Kebijakan Penghentian Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah

[Opini] Qua Vadis Kebijakan Penghentian Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah

, Estimasi Baca : 10 minutes
130
Ilustrasi pemuatan ore nikel ke kapal tongkang di pelabuhan tambang (Jetty)/Istimewa
Oleh : Djafri Djabar Endahmud *)

Akhir tahun 2019 lalu, kita dikagetkan oleh statement-statement dua orang yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan urusan nikel. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Bahlil pada Oktober 2019 lalu, sekonyong-konyong mengumpulkan para pengusaha smelter dan memutuskan “telah bersepakat dengan pengusaha nikel” menghentikan ekspor bijih nikel saat itu juga (Pukul 00.00 tanggal 29 Oktober 2019). Atas keputusan tersebut, pihak penambang yang tidak tentunya tidak terima dengan keputusan sepihak tersebut dan merasa diabaikan keberadaannya.

Untuk memperbaiki keputusannya, kemudian Kepala BKPM mempertemukan pihak smelter dan penambang pada 12 November 2019. Dalam kesempatan tersebut disepakati harga bijih nikel kadar 1,8% dihargai USD30 per wmt. Namun, pihak smelter yang saat itu diwakili oleh AP3I mengabaikan dan menganggap angin lalu kesepakatan tersebut, dan hingga sekarang tetap membeli bijih nikel kadar 1,8% dengan harga CIF USD27/wmt. Padahal, saat ini telah terbit Permen ESDM nomor 11 tahun 2020 yang mengharuskan jual-beli nikel menggunakan dasar Harga Patokan Mineral (HPM).

Kebijakan penghentian ekspor bijih nikel kadar rendah sekarang telah berdampak merugikan perekonomian dan kehidupan usaha anak bangsa, baik Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Non PMDN yang berusaha dalam sektor pertambangan nikel.

Mengejar Pertumbuhan Ekonomi & Investasi hendaknya memberi perhatian dan dukungan serta berorientasi pada pertumbuhan perusahaan Swasta Nasional/PMDN.

Bagian I

Kebijakan, Quo Vadis dan Implikasinya

1.1. Kebijakan
“Bahwa untuk menjamin keberlangsungan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel, sebagaimana arahan Presdien Republik Indonesia pada Tanggal 24 Juli Tahun 2019 dan 26 Agustus Tahun 2019 dan telah terbangunnya beberapa fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel dalam negeri, perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara“.

Demikian pertimbangan yang dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2019, Tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga menetapkan batas waktu relaksasi Ekspor Nikel Ore Kadar Rendah, 1,7 % (lebih kecil dari satu koma tujuh persen) pada Tanggal 31 Desember 2019.

Padahal batas waktu sebelumnya adalah 5 (lima) tahun atau paling lama per 11 Januari 2022 sebagimana dimuat dalam PERMEN No.5 Tahun 2017, tanggal 11 Januari 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri yang pada Pasal 10 (ayat 1 & 2 ), menetapkan :

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi nikel, IUPK Operasi Produksi nikel, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian nikel, dan pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian nikel wajib memanfaatkan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang dimiliki.

(2) Dalam hal pemanfaatan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, pemegang IUP Operasi Produksi nikel dan IUPK Operasi Produksi nikel dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dengan ketentuan telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga pada PERMEN No.25 Tahun 2018, yang terbit tanggal 30 April 2018, tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam Pasal 46 menetepakan:

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

(2) Penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

  1. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:

  1. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
  2. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk :

1) kepemilikan saham secara langsung pada Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
2) kepemilikan saham secara langsung pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian pada Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pada Pasal 50 , tentang ketentuan Penjualan Ekspor Kadar Rendah < 1,7 % yang dikaitkan dengan Kemajuan Pembangunan Smelter, sudah sedimikian apik dan rinci.

Memperhatikan 2 (dua) PERMEN yang menetapkan batas waktu penjualan
eskpor nikel kadar rendah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lama 11 Januari 2022 dengan segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan serta untuk menjamin kepastian hukum berusaha dalam sektor pertambangan serta
pelaksanaan pengendalian penjualan mineral dalam negeri, maka selayaknya Menteri ESDM saat itu yang dijabat oleh Jonan Ignatius dalam memperhatikan Arahan Presiden pada Tanggal 24 Juli 2019 dan 26 Agustus 2019, tidak menjadi kalang kabut, sehingga tampaknya tanpa kajian Yang matang dan tanpa kompromi, 2 (dua) hari setelah arahan Presiden, Jonan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2019, Tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan menetapkan batas waktu Ekspor Nikel Kadar Rendah menjadi pada Tanggal 31 Desember 2019.

Apakah Menteri ESDM saat itu Bapak Ignatius Jonan, bermaksud memperlihatkan kinerja dan perhatiannya kepada Presiden, mengingat terbitnya Permen pelarangan ekspor bijih nikel menjelang perombakan pelantikan kabinet? ataukah karena adanya intervensi Departemen/Lembaga lain?
Jawabannya hanya beliau yang tahu.

Selayaknya seorang menteri selaku Pembantu Presiden walaupun disaat-saat akan berakhir masa jabatan, karena adanya pergantian Kabinet, hendaknya menjelaskan dengan cermat dan saksama, tentang kebijakan yang sebelumnya yang telah dikeluarkan Pemerintah cq. Kementerian ESDM, sebagaimana 2 (dua) PERMEN yang telah diuraikan tersebut diatas yang nota bene adalah kebijakan dijadikan dasar pijakan/inisiasi pengusaha pertambangan dalam melakukan keputusan bisnis dalam kegiataan pengusahaan pertambangan dan upaya peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri (pembangunan smelter).

Keputusan yang mendadak ini disinyalir karena adanya Intervensi oleh Kementerian Maritim & Investasi dan Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kita juga memperhatikan bagaimana 1 (bulan) setelah Pelantikan Kabinet baru, Iqnatius Jonan tidak terpilih lagi di Kementerian ESDM.

Menko Kemaritiman & Investasi serta Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri kemudian gencar menyuarakan perlunya percepatan penghentian Ekspor Nikel Ore Kadar Rendah dan kemungkinan salah satu atau mereka berdua yang memberi masukan kepada Presiden sehingga memberi arahan pada tangga 24 Juli 2019 dan 26 Agustus 2019 agar Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri Penghentian Ekspor Ore Kadar Rendah <1,7%.

Memperhatikan hasil-hasil yang dicapai dengan Kebijakan penghentian Nikel Ore kadar Rendah <1,7%, sampai Semester I Tahun 2020, maka dapat dinyatakan bahwa kedua Lembaga tersebut harusnya ikut bertanggungjawab kepada Presiden. Dan Presiden seharusnya meminta pertanggungjawaban mereka.

Kedua Lembaga tersebut menyandang posisi sebagai Koordinator tetapi dalam prakteknya kurang melaksanakan fungsi koordinasi dengan baik, sehingga tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendorong percepatan penghentian ekspor nikel kadar rendah.

Ketua BKPM pada saat memutuskan penghentian ekspor hanya melakukan pertemuan dengan AP3I (Asosiasi Pengusaha Pemurnian Nikel Indonesia) yang nota bene bukan satu-satunya Organisasi yang berkepentingan dengan penghentian Ekspor Nikel Kadar Rendah, selayaknya yang harus di undang dan didengar adalah dari APNI (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia) malah tidak dilibatkan dan tidak diundang untuk membicarakan kebijakan penghentian ekspor ore kadar rendah.

Sinyalemen kekhawatiran Menko Maritim & Investasi bahwa adanya peningkatan Eskpor Nikel Ore Kadar >1,7% kemungkinan adanya kegiatan diekspor secara illegal, merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan. Ini artinya Menko Maritim & Investasi tidak mempercayai Lembaga lain yang ditunjuk untuk mengawasi Tata Niaga Ekspor Nikel Kadar Rendah, baik dari Kementerian ESDM, Kemenkeu (Bea Cukai) dan Surveyor Indonesia (Sucofindo).

Perlu kita pahami bersama bahwa penyebaran potensi Nikel kita, khususnya di daerah Sulawesi lebih dominan berkadar rendah, sekitar 30% berkadar >1,7 %, 70 % berkadar <1,7 %. Untuk mencapai Kadar 1,65 % Pengusaha Pertambangan kita, khusus di Sultra sudah sulit untuk mencapainya, sehingga Penalty dari Pihak Buyer tidak terhindarkan, karena Buyer menetapkan Minimum 1,65 % kurang dari 0,01% denda pengurangan harga sebesar 0,5 USD per WMT. Hampir seluruh Perusahaan yang melakukan penjualan lokal, tidak luput dengan denda ini.

Dengan demikian sinyalemen adanya Nikel Ore Kadar >1,7 % (lebih besar dari 1,7% ) ikut di Ekspor, tidak memiliki alasan dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.2. Quo Vadis

Sebagaimana Judul tulisan ini : Qua vadis kebijakan penghentian ekspor nikel kadar rendah dalam konteks pemenuhan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel, peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dalam Negeri.

Ini dimaksudkan mau dibawa kemana, apa manfaatnya dan untuk siapa Kebijakan ini dibuat??

Memperhatikan dasar pertimbangan dari diberlakukan Peraturan Menteri ESDM No.11/2019, Tentang Pengusahaan Pertambangan dan Mineral tanggal 28 Agustus 2019 yang berbunyi “untuk menjamin keberlangsungan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel, sebagaimana arahan Presdien Republik Indonesia pada Tanggal 24 Juli Tahun 2019 dan 26 Agustus Tahun 2019 dan telah terbangunnya beberapa fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel dalam negeri, perlu menyesuikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Nineral No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara“, maka pertanyaan, dibawa kemana dan apa manfaat dari kebijakan ini dan untuk siapa adalah pertanyaan yang relevant.

Jawaban dari pertanyaan tersebut seharusnya adalah :

  1. Pemenuhan kebutuhan pasokan bahan baku ore industri smelter terpenuhi
  2. Nikel kadar rendah yamg melimpah dapat dimanfaatkan oleh induistri pengolahan & pemurnian dalam negeri secara maksimal
  3. Peningkatan penerimaaan devisa tercapai.
  4. Penerimaan pajak dan PNBP dari sektor pertamabangan akan meningkat.
  5. Jumlah industri smelter, khususnya penanaman modal dalam negeri akan bertambah
  6. Jumlah tenaga kerja, terserap lebih banyak
  7. Pemegang IUP Operasi Produksi makin lebih meningkatkan hasil produksi.

Namun sangat disayangkan, kenyataan dilapangan tidak demikian adanya.

1.3. Implikasi Kebijakan

Kenyataannya sudah masuk satu Semester sejak ditetapkan Peraturan Menteri No.11 Tahun 2019 apa yang menjadi pertimbangan PERMEN ini tidaklah sangat relevant dan kurang bermanfaat, tidak mencapai sasaran oleh karena :

  1. Pasokan kebutuhan ore untuk industri smeleter dalam negeri (yang sebahagian besar adalah PMA –China ), tidak seperti yang diperkirakan. Artinya, bahwa meskipun ada penjualan ekspor ore kadar rendah, industri smelter dalam negeri, masih memiliki kecukupan bahan baku ore untuk memenuhi kebutuhan industrinya, karena hampir semua industri smelter nikel dalam negeri disamping memiliki group usaha sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, juga melakukan pembelian bahan baku ore dalam jumlah terbatas dengan prioritas Ore Kadar >1,7 % (lebih besar dari satu koma tujuh persen) .
  2. Industri smeleter dalam negeri (PMA–China) hanya membutuhkan bijih nikel kadar diatas dari 1,8 % dengan harga 60% lebih rendah dari harga internasional.

Implikasi kebijakan penghentian ekspor bijih nikel kadar rendah <1,7% telah berakibat pada :

(1) Menumpuknya ore nikel kadar rendah <1,7 % di seluruh IUP Operasi Produksi Perusahaan Lokal/Penanaman Modal Dalam Negeri.

(2) Penerimaan Negara, baik berupa Devisa, Pajak, PNBP dan lain-lain mengalami penurunan secara signifikan.

(3) Perusahaan harus melakukan effisensi besar-besaran, hingga kurang lebih 50 % harus dilakukan

(4) Effisensi besar-besaran telah berdampak pada :

– Penghentian sementara/pengurangan volume kegiatan produksi bijih nikel pada IUP Operasi Produksi, yang diikuti dengan rasionalisasi penggunaan mesin dan peralatan serta tenaga kerja;

– Terhambat/penjadwalan ulang pembangunan proyek smelter bagi IUP Operasi Produksi yang selama ini diperkenankan melakukan ekspor bijih nikel kadar rendah, karena mengalami defisit cash flow;

– Menurunnya performa finansil bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang sementara melakukan usaha untuk mendapatkan pembiayaan (Kredit) dari lembaga keuangan yang salah satunya mensyaratkan laporan keuangan perusahaan dalam 3 sampai dengan 5 tahun, dalam kondisi sehat.

– Dalam jangka panjang, pemegang IUP Operasi Produksi, khususnya
PMDN/Swasta lokal & nasional tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya, dan berujung pada penghentian aktifitas.

– Kondisi lebih lanjut dari point e.3. memungkinkan perusahaan penananaman modal asing (PMA) melakukan take over atas IUP Operasi Produksi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Apakah ini skenerio di atas yang diinginkan penggagas penghentian ekspor ore kadar rendah yang lebih berorientasi pada pertumbuhan investasi asing dengan mengorbankan perusahaan penanaman modal dalam negeri???

BAGIAN II

Kebijakan Yang Harus Dilakukan
Menghadapi krisis Covid-19 yang kita belum tahu pasti sampai kapan akan berakhirnya dan yang yang jelas, berdampak secara sistemik pada semua aspek kehidupan.

Pada Aspek ekonomi akan terjadi pelambatan pertumbuhan hingga mencapai 50 % atau sekitar 2,5 % dari pertumbuhan ekonomi 5,02 %, maka Pemerintah harus merivisi ulang/melakukan penyesuaian Permen No.11 Tahun 2019, khususnya menyangkut dengan penjualan ekspor ore kadar rendah <1,7 % (lebih kecil dari satu koma tujuh persen) bahkan persyaratan-persyaratan dalam PERMEN No.25 Tahun 2018 serta ketentuan–ketentuan dalam rangka
percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri.

Penyesuaian dipandang perlu, sesuai kondisi saat ini dengan mempertimbangkan secara saksama, baik dari segi teknis, ekonomi/finansial serta hokum.

Pemerintah juga perlu mengklasifikasikan kebijakannya pada jenis badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi. Apakah berbadan hukum, PMA atau PMDN?

Kebijakan Pemerintah hendaknya mengarah, berpihak dan memberi kesempatan serta mendorong bahkan memfasilitasi tumbuhnya Industri smelter pengusaha pertambangan penanaman modal dalam negeri.

Industri pengolahan dan pemurnian nikel, bukanlah teknologi yang rumit dan belum dikuasai oleh anak bangsa sendiri.

Pembangunan hingga pengoperasian, pemeliharaan termasuk improvement komponene-komponen industri sudah mampu dilakukan oleh putra bangsa Indonesia, kecuali sebahagian besar mesin dan peralatan industri yang masih di impor.

Berbeda dengan PMA China yang ditopang oleh Pemerintahnya untuk melakukan ekspansi investasi mendapat sumber permodalan dari lembaga keuangan China secara mudah, maka selayak Pemerintah, jika berorientasi pada pertumbuhan ekonomi & investasi serta perkembangan penanaman modal dalam negeri memberi berbagai fasilitas/kemudahan, baik melalui instrument kebijakan sebagaimana dimuat dalam peraturan-peraturan sebelumnya maupun dukungan lembaga keuangan/perbankan dalam negeri.

Pada kebijakan yang sudah diberlakukan sebagaimana dimuat dalam PERMEN No. 5 Tahun 2017, dengan memberi kesempatan pemegang IUP Operasi Produksi melakukan ekspor selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan membangun smelter dan di evaluasi oleh verifikator independent, sudahlah sangat tepat untuk memberi kesempatan kepada PMDN membangun performance usahanya dalam memperoleh fasiltas pembiayaan dari lembaga keuangan dalam negeri.

Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Fiskal juga dapat berperan dalam membantu pengusaha lokal untuk dapat mengeluarkan instrument yang dapat meringankan pengusahan dari persyaratan-persyaratan normatif yang rigid dari perbankan kita dengan kebijakan yang lebih ekspansif.

Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian nikel ore, adalah industri padat modal dan padat teknologi disamping dibutuhkan lahan dan sarana/prasarana penunjang yang relatif besar, membutuhkan modal investasi dan modal kerja yang lumayan besar.
Peranan lembaga keuangan/perbankan sangat lah diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan industri smelter dalam negeri.

Dengan kebijakan ekspor ore kadar rendah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, adalah akan sangat menunjang penanaman modal dalam negeri dalam membangun performance usahanya untuk memenuhi persyaratan perbankan, bahwa untuk investasi dengan nominal diatas Rp. 1 T, dibutuhkan performance kegiatan usaha selama 3 s/d 5 tahun.

Bukankah Pemerintah baru membuka kran ekspor pada tahun 2017. Menyadari kekeliruan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel kadar rendah <1.7% setelah didesak oleh pengusaha dan Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI), Pemerintah Cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 6 April 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 81 K/30/MEM/2020 Tentang Harga Logam Acuan Mineral dan Batubara.

Kebijakan ini tidaklah Signifikan membantu pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan usaha penambangan dan sekaligus membangun smelter.

Permasalahan mendasar, adalah industri smelter dalam negeri belum memprioritaskan pengolahan bijih nikel kadar rendah, baik dari segi pertimbangan teknis, ekonomis dan strategis.

Kalau sudah demikian, Pemerintah tidak perlu membuang-buang waktu, untuk segera membuka kembali kran ekspor bijih nikel kadar rendah <1,7%, jika bermaksud untuk mempercepat pembangunan smelter perusahaan PMDN, sekaligus meningkat penerimaan devisa, pajak dan PNBP, kalau perlu dengan mensyaratakan penggunaan teknologi yang jauh lebih baik dan komplit yang bisa mengolah bijih nikel kadar rendah <1,7 % (Limonite) untuk memproduksi Batterai, bukan sekedar Fero Nikel.

Pada kesempatan ini perkenakan saya mengingatkan, kepada Pemerintah Cq. Kementerian terkait dengan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel kadar rendah, bahwa sudah lebih 6 (enam) bulan pengengtian ekspor bijih nikel kadar rendah, bahwa tidak ada hal yang siginifikan terhadap pertumbuhan ekspor/penerimaan devisa yang disumbangkan dari industri smelter dalam negeri (PMA).

Harapan saya Kementerian/Lembaga terkait, sebelumnya ikut menyuarakan atau mendorong diterbitkan suatu kebijakan oleh Kementerian ESDM lagi, agar melakukan koordinasi secara saksama.

Jangan hanya apa yang ada di kepala pemimpin atau karena bisikan dari kelompok-kelompok tertentu, lantas lebih lantang dari pada kementerian yang lebih berkompeten mengeluarkan kebijakan.

Dalam hal penghentian ekspor bijih nikel kadar rendah hendaknya diperhatikan juga aspirasi dari asosiasi yang membidanginya, serikat buruh, pimpinan perusahaan pertambangan, Kementerian Keuangan, Gubernur, Bupati dan elemen yang terkait dengan aktifitas pertambangan.

Semoga dengan tulisan ini, Pemerintah dapat segera mempertimbangkan dan segera melakukan peninjauan ulang atas kebijakan ekspor bijih nikel kadar rendah khususnya dan kebijakan dalam usaha peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri pada umumnya, agar manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UUD tercapai.

Kita semua merasa miris dari paparan pakar Ekonomi Faisal Basri yang mengatakan bahwa hilirisasi nikel hanya untuk menopang industri di Negara asal smelter (China). Sebab, hilirisasi yang ada saat ini hanya sebatas pada pencucian bijih, yang artinya baru seperempat proses dan tidak sampai kepada produk jadi, sehingga Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam hanya menerima manfaat 5 persen selebihnya adalah keuntungan dari negara asal smelter.

Perlu pemerintah ketahui bahwa setiap proses tambang, akan terambil seluruh kadar bijih, dari kadar nol koma hingga kadar tinggi, padahal smelter dalam negeri hanya menerima kadar tinggi (>1,8%), yang artinya bijih nikel kadar rendah akan bertumpuk di lokasi-lokasi tambang.

Tumpukan bijih nikel kadar rendah ini jika di ekspor memiliki potensi devisa yang sangat besar, sebaliknya jika dibiarkan bertumpuk akan memiliki potensi bencana yang besar pula, berupa longsor dan banjir lumpur.

Tumpukan bijih nikel kadar rendah yang tidak terserap smelter lokal tidak mungkin dibiarkan bertumpuk hingga menunggu berdirinya smelter yang mampu dan mau mengolahnya. Sebab, bagaimanapun tumpukan tersebut merupakan “asset” yang bernilai tinggi tetapi selama ini hanya jadi sampah tambang.

Pemerintah/Negara tidak akan pernah dirugikan jika saat ini membuka krans ekspor bijih nikel kadar rendah, sebab jika bijih nikel kadar rendah tersebut hanya dibiarkan bertumpuk tidak hanya pengusaha yang rugi, tapi seluruh rakyat Indonesia kehilangan potensi SDA yang terabaikan akibat kebijakan pemerintah yang keliru.

*) Djafri Djabar Endahmud adalah Ketua LSM-Mitra Lestari dan Pemerhati Sosial, Ekonomi & Keuangan, Usaha Pertambangan Mineral & Batubara.