Kabar Nikel PB HMI Sesalkan Penghentian Ekspor Bijih Nikel Secara Sepihak

PB HMI Sesalkan Penghentian Ekspor Bijih Nikel Secara Sepihak

, Estimasi Baca : 2 minutes
87
Diskusi 'Menakar Potensi dan Ancaman Sektor Pertambangan di Era Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf' yang digelar oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam PB HMI, di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (10/11/19)./Dok. PB HMI

APNI, Jakarta – Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor biji mentah nikel dinilai tidak mengikuti aturan main yang jelas.  Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2018-2020, Riyanda Barmawi menyesalkan langkah pemerintah yang terkesan mengambil keputusan sepihak dalam penghentian ekspor bijih nikel.

Menurutnya, kalau memang kebijakan ini adanya di BKPM semestinya ada aturan yang dikeluarkan secara tertulis, jadi bukan hanya kesepakatan elit.

Karena ini kita sedang mengurusi negara bukan mengurusi organisasi paguyuban,” tegas Riyanda Barmawi dalam diskusi ‘Menakar Potensi dan Ancaman Sektor Pertambangan di Era Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf’ yang digelar oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam PB HMI, di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019).

Riyanda menyayangkan langkah pemerintah yang terkesan mengambil keputusan sepihak. Menurutnya, di organisasi paguyuban kecil saja itu menggunakan mekanisme administrasi ketika mengambil suatu keputusan.

“Apalagi ini sekelas Negara, masa negara membuat keputusan hanya modal ucapan gitu, tidak disertai dengan aturan secara tertulis. Saya kira itu tindakan yang tidak mencerminkan negara hukum,” terangnya.

Riyanda juga menyoroti kebijakan larangan ekspor nikel berbau aroma untuk dilakukannya monopoli terhadap sektor nikel dalam negeri.

Berdasarkan kajian PB HMI, ada salah satu negara yang mendominasi proses pertambangan di dalam negeri dan kebijakan larangan ekspor ini berpotensi menutup ruang produksi pengusaha lokal.

“Perusahaan-perusahaan yang memiliki smelter sudah tenang dan dampaknya tidak terlalu signifikan, namun kami tetap apresiasi sikap pemerintah untuk memperkuat hilirisasi di dalam negeri, asal caranya benar dan harus tegas,” tukasnya.

“Namun kami tetap apresiasi sikap pemerintah untuk memperkuat hilirisasi di dalam negeri, asal caranya benar dan harus tegas,” ujarnya.

Baca: Izin Ekspor PT. Tonia dan PT. Toshida Dihentikan, Yang Lain Lanjut

Di tempat yang sama, Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar mengatakan bahwa seharusnya larangan ekspor bijih nikel sudah dihentikan sejak 2010.

“Namun izin usaha selalu diperpanjang sampai dari tahun 2015, kemudian diperpanjang kembali sampai tahun 2017, hingga saat ini juga diperpanjang sampai tahun 2022,” ujarnya.

Bisman menegaskan, UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, pemerintah sudah mengeluarkan larangan ekspor pertambangan mineral mentah dan batubara, termasuk nikel. Menurut Bisman, aset pertambangan Indonesia sangat berkualitas.

Indonesia negara nomor 7 yang memiliki cadangan emas di dunia, nomor 1 cadangan nikel di dunia. “Ini tambang saja, belum dari migas. Semestinya jika hasil pertambangan dikelola dengan baik, hasil sumber daya yang luar biasa mampu mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.

Sumber: Sindonews