Kabar Nikel Pelaksanaan Permen 11 Tahun 2020 Tentang HPM Nikel

Pelaksanaan Permen 11 Tahun 2020 Tentang HPM Nikel

, Estimasi Baca : 4 minutes
282
Ilustrasi kegiatan tambang nikel/Istimewa

APNI, Jakarta – Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak menjelaskan bahwa lahirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara telah melalui pembahasan dan kajian mendalam yang melibatkan seluruh stakeholder. Hal tersebut disampaikannya Yunus pada Sosialisasi Permen 11 tahun 2020 melalui aplikasi zoom pada Jumat (15/05/2020).

Menurut Yunus, harga patokan mineral (HPM) yang ditetapkan sudah sesuai kaidah yang berlaku di seluruh dunia.

“Sesungguhnya formula yang terjadi di beberapa perjanjian pembelian dan penjualan di seluruh negara, yang ke China sendiri, formulanya persis sama dengan kita, tidak ada unsur yang namanya memasukkan faktor koreksi yang kedua yaitu Fe dan faktor koreksi yang ketiga yaitu rasio SiO2 dan Mg, tidak ada. Ini kita berlaku secara internasional bahwa formula itulah yang diberlakukan,” terang Yunus.

Lebih lanjut Yunus menjelaskan bahwa formula perhitungan HPM Indonesia sama persis yang digunakan di China dan secara internasional. Yunus berharap kepada APNI, juga kepada para penambang untuk kompak, tidak terus kemudian gamang melaksanakan (peraturan) ini.

“Dan juga pihak AP3I yang ikut diundang pun wajib (mengikuti aturan ini), ini kan sosialisasi dalam rangka implementasi,” tandas Yunus.

Yunus menegaskan, setiap pihak yang melakukan jual-beli bijih nikel dalam negeri harus mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah sepakat akan menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 ini dan sekaligus mengawasinya, ini supaya didengar oleh semuanya,” tegas Yunus.

Untuk pengawasan, lanjut Yunus, selain ada inspektur tambang, kementerian ESDM sedang membangun aplikasi Modul Verifikasi Penjualan. Jadi semua pemilik IUP, IUPK maupun IUP OPK memasukkan datanya di MOMs maupun di MODI, maka akan teregister dan kemudian akan ter-record bahwa berapa besar penjualannya, kapasitas maupun kualitasnya. Kemudian kita juga sudah koordinasikan dengan surveyor, jika harga berada dibawa HPM maka tidak akan keluar LHV-laporan hasil pemeriksaannya. Jadi kalo harganya di bawah 3% dari HPM masih tetap boleh, karena ada toleransi harga 3% sebagai pengganti rasio SiO2/Mg dan Fe.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendukung penuh terhadap terbitnya Permen 11/2020 dan berharap pelaksanaannya betul-betul diawasi.

Dalam pernyataan resminya, APNI menyatakan dengan adanya HPM sebagai acuan dasar harga jual beli domestik, merupakan perwujudan dan bentuk keadilan bagi penambang, sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Pasal 3 yaitu: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

  1. menjamin efektivitas pelaksanaan dari pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
  2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan benwawasan lingkungan hidup;
  3. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
  4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
  5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
  6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak mengalami perubahan pada UU Minerba yang baru, telah diatur bahwa secara garis besar tujuan pertambangan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dengan adanya HPM maka para penambang dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya misalnya pembayaran royalty melalui PNBP, biaya produksi, gaji pegawai, reklamasi pasca tambang demi tercapainya tujuan pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Selain itu, APNI juga menyorot tentang pelarangan ekspor bijih nikel yang dipercepat dari sebelumnya Januari 2022 menjadi 1 Januari 2020.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menghentikan relaksasi ekspor bijih nikel kadar rendah menyebabkan para penambang bijih nikel kadar rendah tidak mampu untuk melakukan operasi produksi lagi, yang secara otomatis berdampak pada pengurangan tenaga kerja di daerah.

Hal ini dikarenakan industri smelter yang ada di Indonesia saat ini hanya menyerap bijih nikel dengan kadar >1.8% (lebih dari satu koma delapan persen). Adapun pembangunan smelter untuk produksi baterai mobil atau lithium yang dapat menyerap nikel dengan kadar rendah sampai saat ini belum ada realisasi. Sehingga dengan adanya percepatan larangan ekspor mineral telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan tujuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terutama bagi penambang bijih nikel kadar rendah yang saat ini tidak diserap oleh industri smelter di Indonesia.

Dalam video conference, Yunus Saefulhak mengakui bahwa HPAL yang mampu mengolah bijih nikel kadar dibawah 1,3% saat ini belum berjalan, sehingga penetapan harga bijih nikel kadar rendah akan ditentukan kemudian

“Untuk smelter HPAL yang mengolah dibawah 1,2%, 1,3% perlu adanya kajian khusus mengenai harganya, tapi kan sekarang belum berjalan. Tapi nanti kita akan atur, karena kita harus memperhatikan peningkatan nilai tambah yang sekarang dibangun oleh industri smelter yang khususnya menggunakan teknologi HPAL” terang Yunus.

Lahirnya Permen 11/2020, menurut Yunus sudah melalui diskusi yang panjang sejak 13 Januari lalu. Diskusi telah melibatkan para penambang nikel bersama APNI maupun pihak smelter dengan AP3I.

“Pada tanggal 11 Maret, ESDM menerima surat dari APNI yang menyatakan persetujuannya dengan formula HPM dari ESDM” kata Yunus.

Rapat terakhir dilakukan bersama Menko kemaritiman dan Investasi.

“Rakor di Kemenko Maritim dengan para pembangun smelter. Disampaikan bahwa akan digunakan usulan formula HPM hasil pembahasan antara DitjenMinerba, Kemenko Maritim, dan pelaku usaha. Sehingga Permen ESDM Nomor 07 Tahun2017 akan direvisi” terang Yunus.

Jika pihak smelter tidak mematuhi aturan HPM, lanjut Yunus, maka kementerian ESDM dapat mengusulkan sanksi kepada kementerian terkait, dalam hal ini kementerian perindustrian.

Dalam kesempatan yang sama Kasubit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM, Yuli Bintoro menjelaskan bahwa Permen 11/2020 akan berlaku mulai 14 Mei 2020.

“Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi” ujar Yuli.

Dalam hal Pihak lain tidak memenuhi atau melanggar ketentuan, Yulie menegaskan bahwa Menteri dapat menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang industri untuk mengenakan sanksi adminsitratif berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Izin.

Lelih lanjut Yuli menjelaskan, Formula yang digunakan untuk menghitung HPM pada Permen 11/2020 ini masih sama dengan Permen 7/2017: HPMBijihNikel= %Ni x Correction Factor (CF) x HMANikel.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [906.12 KB]