Kabar Nikel Pemerintah Diminta Segera Perbaiki Tata Niaga Nikel

Pemerintah Diminta Segera Perbaiki Tata Niaga Nikel

, Estimasi Baca : 2 minutes
107
Meidy katrin Lengkey, Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) saat memberikan keterangan pers usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI Rabu (13/11)/Dok. APNI

APNI, Jakarta – Pemerintah diminta segera memperbaiki tata niaga nikel agar lebih menguntungkan bagi penambang nikel nasional. Hal ini seiring dengan laporan dari pelaku usaha mengenai harga beli nikel yang tidak mengikuti ketentuan dari pemerintah terkait Harga Patokan Mineral (HPM).

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, tata niaga yang dimaksud mengenai transaksi nikel antara penambang dan smelter. Menurutnya, diduga ada praktik tidak sehat dan harus segera diselesaikan.

“Saya usul agar Komisi VI segera memanggil menteri terkait agar mengatur tata niaga yang berpihak kepada merah putih, bukan ke smelter-smelter,” kata Andre di Jakarta, Kamis (13/11/2019).

Andre menuturkan, praktik tidak sehat itu diduga melibatkan perusahaan surveyor yang bertugas menilai tingkat kadar nikel. Dari laporan yang diterimanya, surveyor tersebut bukan perusahaan yang telah ditunjuk pemerintah.

Baca: BKPM : 9 Perusahaan Boleh Ekspor Bijih Nikel, 26 Lainnya Belum Jelas

“Logikanya ada harga patokan, tapi smelter begitu percaya diri berani menekan pengusaha lokal. Berarti ada kekuatan dibelakangnya, kami akan investigasi, kalau perlu buat panja,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan antara penambang dengan pihak smelter yang diprakarsai oleh Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada Selasa (12/11) lalu, telah disepakati harga nikel ore dengan kadar <1,7% ditetapkan seharga USD 30 per metrik ton. menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy katrin Lengkey, dalam pertemuan tersebut bukan merupakan kesepakatan.

Baca: APNI Ragu Smelter Lokal Menyerap Kadar Bijih Nikel di Bawah 1,8%

“Itu bukan kesepakatan, tapi statement lagi. Boleh nggak kita mengacu pada sesuatu yang tidak ada aturannya atau lembarannya?” tutur Meidy.

“Pertemuan dengan BKPM yang kemarin katanya kami sepakat sebenarnya kami iya-iya saja, kami ragu mereka mau menyerap karena selama smelter berdiri, mereka tidak pernah menyerap kadar bijih nikel di bawah 1,8%,” terang Meidy.

Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 11 tahun 2019, ekspor nikel ore akan dihentikan pada 1 januari 2020. Artinya, semua hasil dari penambang akan diserap oleh smelter lokal. Namun sayang, menjelang batas waktu ekspor itu tata niaga dalam negeri belum menguntungkan pelaku tambang. Keluhan tata niaga nikel disampaikan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

Baca: Penambang Laporkan Dugaan Kartel Nikel Ke KPPU dan Komisi VI DPR RI

Bahkan, disebutkan adanya dugaan kartel yang membuat harga jual beli nikel rendah. Dugaan itu telah dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak tiga bulan lalu.

Simak: [Video] Pengamat: Harga Jual Nikel Bisa Ditekan Oleh Smelter

Sumber: Berita Satu