NEWS NASIONAL Pengamat: Kinerja Menteri Belum Baik, Siapa-siapa Yang Layak Diganti?

Pengamat: Kinerja Menteri Belum Baik, Siapa-siapa Yang Layak Diganti?

, Estimasi Baca : 3 minutes
12
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin/Istimewa

Seorang pengamat menilai, sampai saat ini belum ada satu pun menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo yang menunjukkan hasil menggembirakan.

APNI, Jakarta – Pengamat pertambangan mineral dan batubara (Minerba), Ferdinandus Hasiman menilai, sampai saat ini belum ada satu pun menteri yang menunjukkan hasil menggembirakan. Menurutnya, wajar jika Presiden Joko Widodo marah dengan kinerja menteri di priode kedua kepemimpinannya.

“Kinerja kabinet sekarang menggambarkan pilihan politik Jokowi ingin berkompromi dengan berbagai kepentingan. Tak salah jika hasilnya tidak menggembirakan,” ucap Ferdinandus, Senin (29/06/2020).

Menurutnya, Menteri keuangan, Sri Mulyani yang dianggap sangat bagus kinerjanya pun kesulitan dalam menghadapi pandemi virus corona Covid-19. Ferdinandus mencatat ada beberapa menteri yang kinerjanya buruk dan tidak menunjukan perubahan.

Ia menambahkan, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto sama sekali lemah menghadapi Covid-19. Pernyataan-pernyatanya seringkali membingungkan, tidak menggunakan rujukan sains, para virulogi dan epideumogi dalam menganalisis persoalan Covid-19.

Egoismenya terlalu tinggi dan cara komunikasinya sulit. Menteri ini layak untuk di-reshuffle jika pemerintahan Jokowi ingin meminimalisir wabah Covid-19 yang kasusnya semakin meningkat.

“Saya tidak menemukan adanya kinerja apik dari Menteri Kesehatan ini, layak diganti oleh orang-orang yang kompeten,” tutur Ferdinandus.

Begitu pula dengan kinerja Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo), Johnny Gerard Plate juga mengalami kemunduran. Masalah-masalah penting di telekomunikasi belum menunjukan proses menggembirkan.

“Saya belum melihat ada perubahan berarti di sektor telekomunikasi, padahal, dunia sekarang sudah mengarah ke sana,” katanya.

Barangkali karena menterinya tak kompeten di bidang telekomunikasi, sehingga proses adaptasi menjadi lamban.

“Saya pikir, jika Jokowi ingin memperbaiki neraca keuangan APBN tahun 2021 di tengah Covid-19 ini, kementerian ini harus diisi orang-orang profesional yang mengerti persoalan telekomunikasi dan bagaimana caranya agar sektor ini bisa memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara di tengah matinya sektor-sektor lain,” kata Ferdinandus.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly juga tidak menenujukan kinerja menggembirakan. Ada banyak kasus korupsi dan kasus-kasus besar belakangan ini menguap begitu saja. Kasus Masiku, misalanya adalah kasus paling telanjang bagaimana lemahnya kementerian ini.

“Saya ingin agar ada muka-muka baru yang membawa pembaharuan di kementerian ini,” katanya.

Ferdinandus menambahkan, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga tidak membawa perubahan berarti di sektor pertanian yang menjadi tumpuan rakyat Indonesia. Kementerian ini gagal total mengamankan ketersediaan pangan selama pandemic Covid-19.

Ferdinandus menyoroti ada sesuatu yang mengganjal dalam realokasi anggaran di Kementerian Pertanian. Kesenjangan anggaran yang lebar antara anggaran sosial safety net dan pengamanan ketersediaan pangan menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam menjamin kepastian pangan selama wabah.

Menurutnya, 13 item kegiatan, social safety net hanya bisa dijalankan dalam situasi normal atau tanpa wabah. Kegitan-kegiatan itu, seperti padat karya gerakan pengendali, padat karya perkebunan, padat karya perpipaan dan irigasi.

“Ini semua pendekatan proyek, kecuali padat karya tanam penuh, mungkin bisa untuk mengantisipasi kekurangan stok pangan, karena jika tanam bulan Juni, bisa panen bulan September,” ucap Ferdinandus.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, perkiraan pasokan komoditas strategis sampai Mei aman. Namun, beberapa komoditas seperti bawang putih, daging sapi, dan gula pasir dipenuhi melalui impor.

Ketidakpastian kapan berakhirnya wabah merupakan risiko, sehingga Kementerian Pertanian seharusnya mengalokasi anggaran sebesar-besarnya untuk pencegahan penularan Covid-19 dan menjamin kepastian pangan dari sisi stok, harga, dan akses, bukan untuk proyek-proyek jangka panjang.

“Kementan harus menggunakan skenario terburuk dampak wabah dengan memastikan ketersediaan stok pangan sampai akhir tahun mengingat kemampuan pangan kita hanya sampai bulan Mei,” kata Ferdinandus.

Ferdinandus menambahkan, dalam jangka pendek, jika tidak diantisipasi, maka akan berdampak pada kenaikan harga pangan.

“Kami tidak melihat kinerja menjanjikan dari kementerian ini dan ini adalah salah satu kementerian paling penting di tengah wabah Covid-19. Jika Presiden ingin agar sektor pertanian dan pangan kita mampu membantu Indonesia mengatasi krisis pangan di tengah wabah, menteri ini perlu diganti atau dipindahkan ke tempat lain yang sesuai dengan bidangnya,” ucapnya.

Menurutnya, Jokowi seharusnya tak perlu susah mengganti kabinet yang berasal dari partai politik pengusung. Pergantian ini bisa dilakukan dari internal partai karena banyak juga orang-orang partai politik yang menjanjikan dan mampu melakukan perubahan. Pergantian menteri dari partai politik bukan sesuatu yang sulit.

Sumber: tagar.id