Profil APNI

Profil APNI

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dibentuk oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan dilantik kepengurusan FORMATUR oleh Direktur Pembinaan Mineral Bapak Bambang Susigit pada tanggal 6 Maret 2017 bertempat di Gedung C Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jln Soepomo No. 10 Tebet Jakarta Selatan.

Pelantikan PENGURUS PUSAT DEFINITIF (DPP) dilantik oleh Direktur Pembinaan Mineral Bapak Yunus Saefulhak pada tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Kantor Pusat DPP APNI, Jln Batu Tulis Raya No.11 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.

Susunan Pengurus DPP APNI Periode 2019 – 2021 :

(TERLAMPIR)

DASAR PENDIRIAN:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
  4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hilirisasi Minerba
  6. ketentuan Perundangan lain tentang Pertambangan dan organisasi yang berlaku.

Tanggal berdiri: 26 Januari 2017 Sesuai Akta Notaris Hendardjo, SH. dan terdaftar pada kementerian Hukum dan Ham nomor : AHU-0002451.AH.01.07.TAHUN 2017.

VISI   :    Menjadi organisasi asosiasi terbaik yang menciptakan nilai-nilai unggul dan program kerja yang mampu mensinergikan seluruh pelaku usaha pertambangan nikel Indonesia dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan pertambangan nikel di Indonesia, baik Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat Indonesia umumnya.

MISI  :    Berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumberdaya alam mineral nikel untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan hidup melalui praktek-praktek pengelolaan pertambangan terbaik “Best Mining Practice” dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman anggota dan masyarakat umumnya, pengembangan SDM, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja serta penciptaan lapangan kerja.

Layanan APNI:

  1. Menjadi Jembatan antara REGULATOR dan PELAKU usaha nikel Indonesia;
  2. Pusat informasi, konsultasi dan pendampingan anggota dalam KEGIATAN PENAMBANGAN NIKEL baik dengan pemerintah dan swasta;
  3. Pusat informasi, konsultasi dan pendampingan anggota dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usaha penambangan Nikel;
  4. Menjembatani kepentingan seluruh pelaku bisnis yang bergerak di bidang pertambangan nikel;
  5. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota;
  6. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaku pertambangan nikel yang telah melakukan penambangan terbaik Best Practice Mining dan telah memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar;
  7. Mitra pemerintah, smelter dan pelaku tambang nikel dalam mengelola distribusi bijih nikel secara nasional dan/atau internasional;
  8. Memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Sertifikat Kegiatan Badan Usaha bagi anggota usahanya sebagai rekanan pengadaan bijih nikel kepada industri pengolahan dan pemurnian (smelter)/pembeli bijih nikel;

Keanggotaan APNI terdiri dari dua golongan:

  1. ANGGOTA UTAMA:
    1. IUP Produksi Nikel;
    2. IUP Eksplorasi Nikel.
  2. ANGGOTA PENDAMPING:
    1. Kontraktor Pertambangan Nikel;
    2. Perusahaan Vendor Pertambangan;
    3. Perusahaan Jasa Pertambangan (SIUJP);
    4. Perusahaan Pengadaan Usaha Pertambangan;
    5. IUP OPK Olah Murni;
    6. IUP OPK Angkut Jual.

Dengan menjadi anggota APNI akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. KESETARAAN: Setiap anggota APNI memiliki kedudukan sejajar dalam tujuan yang disepakati;

2. KETERBUKAAN: keterbukaan setiap anggota APNI atas kelemahan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat saling melengkapi dan saling membantu.

3. AZAS MANFAAT:

Anggota APNI memperoleh manfaat :

    • Bantuan Perijinan Baik Pusat dan Daerah;
    • Bantuan Hukum;
    • Bantuan Sosialisasi Masyarakat;
    • Bantuan Perhitungan kewajiban – kewajiban ke negara;
    • Bantuan lainnya.

Beberapa KEGIATAN Yang sudah dilakukan APNI:

  1. Bantuan Korban Bancana Alam Lombok;
  2. Bantuan Korban Bencana Alam Sulawesi Tenggara;
  3. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Indeks Nikel Indonesia;
  4. Audensi dengan Ketua DPR RI, Komisi VII DPR RI, dan Komisi VI DPR RI terkait dengan Tataniaga Nikel dan perlidungan pengusaha nikel nasional;
  5. Audiensi dengan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) terkait tata niaga nikel;
  6. Audiense dengan KSP (Kepala Staff Presiden) terkait Tata Niaga Nikel;
  7. Komunikasi dan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
  8. FGD dengan Menteri Perindustrian tentang Tata niaga Nikel;
  9. FGD dengan Kemenko Ekonomi tentang Hambatan HILIRISASI Nikel;
  10. Diskusi dengan Deputi Ekonomi Kemenko Maritim dan Investasi RI terkait Tata Niaga Nikel;
  11. FGD dengan Universitas PARAMADINA tentang Investasi dan Hilirasasi Nikel;
  12. FGD dengan KAHMI tentang Kontroversi Penghentian Ekspor Bijih Nikel dan Pembangunan Smelter;
  13. FGD dengan PB HMI tentang Kontroversi Pelarangan Ekspor Nikel, Siapa yang bermain?
  14. Audiensi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terkait keberlangsungan usaha penambang nikel nasional dan tata niaganya;
  15. Pertemuan bersama antara Asosiasi Penambang dan Asosiasi Smelter dengan Kepala BKPM terkait pelarangan ekspor dan harga nikel;
  16. Pembicara pada Konferensi Nikel Internasional oleh FERROALOY di Tianjin – China;
  17. Pembicara pada Konferensi Nikel Internasional oleh FERROALOY di Hainan – China;
  18. Undangan Kunjungan ZENSHI group, Shanghai – China;
  19. Menjalin kerjasama dengan asosiasi dan perusahaan nikel Singapura, Philipina, Malaysia, Inggris (LME) dan Australia serta beberapa negara penghasil nikel dunia lainnya;
  20. Kerjasama dengan SHANGHAI METAL MARKET, FEROALLOY, ASIAN METAL, LME;
  21. Kerjasama dengan Pemda Propinsi Penghasil nikel;
  22. Kerjasama dengan beberapa kementerian terkait, untuk perizinan;
  23. Live di beberapa TV Nasional (IDX Channel TV, CNBC Indonesia TV, Berita Satu TV, Kompas TV, dll) dan berbagai media cetak/online, terkait kontroversi pelarangan ekspor nikel dan tata niaganya.

APNI akan melakukan sinergi integrasi fokus penambangan bijih nikel dengan seluruh sektor dalam rangka mendukung praktek-praktek pengelolaan pertambangan nikel terbaik yang menciptakan nilai-nilai unggul bagi seluruh pemangku kepentingan pertambangan nikel di Indonesia.

(APNI-Pemerintah Pusat-Pemerintah Provinsi-IUP Nikel-Smelter-Pihak ke 3).

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS

DEWAN PENGURUS PUSAT APNI

Periode 2019 – 2022

 Dewan Penasehat

NO JABATAN NAMA
1. Pembina MINERBA Yunus Saefulhak
2. Pembina MINERBA Andry
3. Ombudsman Laode Ida

 

Dewan Pengurus

NO JABATAN NAMA
1 Ketua Umum Komjen Pol (Purn) Drs. Insmerda Lebang
2 Wakil ketua Umum I Bp. Wiratno
3 Wakil Ketua Umum II Bp. Risono
4 Sekretaris Umum Ibu Meidy Katrin Lengkey
5 Wakil sekretaris I Bp. Maman Khairussalam
6 Wakil sekretaris II Bp. Rudi Rusmadi
7 Bendahara Umum Bp. Antonius Setyadi
8 Wakil Bendahara Umum I Bp. Anton Timbang
9 Wakil Bendahara II Ibu Ida Sumarsih
10 Komersil Bp. Petrus Tjandra
11 Perizinan Bp. Al Maodudi
12 Humas Bp. Edy Santi
13 Hukum/Notaris Bp. Tri Firdaus Akbarsyah, SH
14 Lingkungan Ibu Maria Chandra Pical
15 CSR Bp. Yosep Paskanda
16 Hubungan International Eropa Bp. Olfriady Letunggamu
17 Hubungan International China Bp. Colin Cai
18 Koordinator Sulawesi Tenggara Bp. Hery Asiku
19 Koordinator Sulawesi Tengah Bp. H. Andi Mulhanan
20 Koordinator Maluku Utara Bp. E. Ense Da Cunha Solapung