NEWS NASIONAL RUU Cipta Kerja Hilangkan Keadilan Ekonomi?

RUU Cipta Kerja Hilangkan Keadilan Ekonomi?

, Estimasi Baca : 4 minutes
31
Kawasan industri Terpadu Kabupaten Batang, Jawa Tengah/ANTARA
Dalam perjanjian investasi dan bab investasi yang dikedepankan adalah perlindungan investor yang berlebihan hingga bisa menggugat Negara melalui mekanisme ISDS (Investor State Dispute Settlement) di arbitrase internasional.

Strategi pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan kebijakan liberalisasi ekonomi yang hanya berfokus pada investasi dan ekspor hanya akan semakin membuka ruang monopoli korporasi atas sumber daya ekonomi. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi menilai, hal ini akan berdampak pada hilangnya keadilan ekonomi terhadap aktor utama ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, UKM, dan perempuan.

Koalisi menilai, langkah pemerintah dengan menguatkan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi internasional, serta RUU Omnibus Cipta kerja sebagai strategi menarik investasi bukanlah langkah yang tepat di tengah pandemi. Karena itu, koalisi ini mendesak agar Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law dan tidak meratifikasi seluruh bentuk perjanjian perdagangan dan investasi internasional (WTO, FTA, dan BIT), khususnya di tengah pandemi.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia tengah merundingkan perjanjian perdagangan bebas diantaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia European Union CEPA (I-EU CEPA), serta beberapa diantaranya sedang menunggu untuk diratifikasi seperti IA CEPA, I-EFTA CEPA, IKorea CEPA, dan sebagainya. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sedang merundingkan perjanjian investasi bilateral dengan Negara Swiss.

“Karpet merah” untuk investasi ini menurut koalisi sebenarnya kerap menimbulkan persoalan terhadap kedaulatan negara karena membuka potensi negara digugat oleh korporasi. Hal ini muncul dari komitmen yang diikatkan oleh Pemerintah Indonesia di berbagai perjanjian perdagangan dan investasi internasional.

Peneliti TWN (Third World Network), Lutfiyah Hanim mengatakan, langkah pemerintah meratifikasi FTA (free trade agreement) dan BIT (bilateral investment treaty) yang mengatur tentang perlindungan investasi memiliki konsekuensi besar terhadap ruang kebijakan negara khususnya ketika mekanisme sengketa investasi antara korporasi dan negara (Investor-State Dispute settlement) ikut dikomitmenkan.

Menurut Hanim, dalam perjanjian investasi dan bab investasi, yang dikedepankan adalah perlindungan investor yang berlebihan hingga bisa menggugat Negara melalui mekanisme ISDS (Investor State Dispute Settlement) di arbitrase internasional. Hal ini bahkan menarik perhatian kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia. Hanim menyebutkan bahwa ada keprihatinan atas situasi ini.

“Ketika sumber daya negara menipis karena harus merespon krisis yang terjadi, dana publik seharusnya difokuskan pada upaya penyelamatan kehidupan, lapangan kerja dan ruang hidup, ketimbang untuk membayar klaim ganti rugi gugatan ISDS atau biaya perkara kasus ISDS yang tinggim” ujar Hanim melalui keterangannya, Senin (7/9).

Mengingat perang melawan Covid-19 masih akan terus berlanjut, serentetan kasus yang muncul hari ini akan mengakibatkan regulatory chilling effect, dimana pemerintah menghapus, menunda, bahkan menarik langkah-langkah kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi pandemi semata untuk menghindari gugatan, dan kewajiban membayar ganti rugi semacam ini, dan hal ini bisa menjadi sesuatu yang sangat mematikan.

Kartini Samon dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mengatakan pandemi Covid-19 seharusnya menyadarkan banyak pihak bahwa ada ketergantungan terhadap pangan yang sangat tinggi. Namun, petani, nelayan, peternak lokal dan produsen pangan kecil lainnya akhir-akhir ini semakin tergusur karena berbagai proyek investasi infrastruktur raksasa, perampasan ruang, tanah, air, laut, kebijakan pasar bebas yang mengikat dan menghilangkan hak-hak mereka.

Kartini menguatkan bahwa instrumen ISDS dan kebijakan lainnya hanya melindungi investor dan pengusaha besar sehingga akan merugikan dan menyulitkan untuk bisa mengatasi krisis kesehatan, krisis sosial, ekonomi hingga krisis pangan yang terjadi saat ini.

“Memberikan ruang bagi investor untuk menggugat negara pada proyek-proyek yang dapat merugikan masyarakat secara luas akan semakin menambah beban negara sendiri kedepannya”, ujarnya.

Kelemahan Mendasar

Parid Ridwanuddin, dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menegaskan bahwa upaya pemerintah Indonesia yang akan memberikan karpet merah kepada investor asing dapat dilihat dengan jelas dalam percepatan pembahasan RUU Cipta Kerja yang kini mendapatkan perlawanan serius dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Parid menilai RUU ini memiliki dua kelemahan mendasar, yakni dari sisi prosedur dan substansi.

“Dari sisi prosedur penyusunan, RUU ini hanya melibatkan para pengusaha, politisi, dan segelintir akademisi yang mendukung pemerintah. Adapun masyarakat yang akan terdampak, seperti nelayan dan masyarakat pesisir, tidak dilibatkan sama sekali,” jelasnya.

Parid menambahkan, pasal yang membahas penanaman modal asing di pulau-pulau kecil di dalam RUU Cipta Kerja sangat berbahaya bagi masyarakat pesisir, karena beberapa hal: pertama, RUU Cipta Kerja tidak memberikan batasan dan syarat kepada pelaku penanaman modal asing sebagaimana diatur dengan sangat rinci dalam UU No. 1 tahun 2014.

Kedua, menghilangkan pertimbangan sosial, khususnya kehidupan masyarakat pesisir, dan pertimbangan ekologis, khususnya ekosistem pulau-pulau kecil dan wilayah perairan di sekitarnya. Ketiga, menghilangkan peran pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau walikota. RUU Cipta Kerja terlihat akan melakukan resentralisasi kekuasaan untuk mempermudah investasi di kawasan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.

Diantara proyek di kawasan pesisir dan pulau kecil yang kini sedang diproses izinnya oleh Pemrintah Indonesia adalah proyek penempatan tambang tailing ke dalam laut (deep sea mine tailings placement/DTSP) di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Proses izin itu dilakukan untuk empat perusahaan pertambangan nikel, yaitu: PT. Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT. QMB New Energy Material di Pulau Obi, yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; PT. Huayue Nickel Cobalt (HNC) dan PT Sulawesi Cahaya Mineral di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Jika Pemerintah benar-benar mengizinkan proyek DTSP tersebut, maka yang paling menderita adalah nelayan karena perairan yang merupakan kawasan tangkap akan hancur dan tercemar. Proyek ini jelas-jelas akan menghancurkan ruang hidup nelayan tradisional atau nelayan skala kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan di dua provinsi tersebut,” ungkap Parid.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2020) mencatat, setidaknya ada 7.153 keluarga nelayan tangkap di Kabupaten Morowali yang akan terdampak proyek DTSP PT. Huayue Nickel Cobalt (HNC) dan PT Sulawesi Cahaya Mineral. KIARA juga mencatat, sebanyak 3.016 nelayan tangkap di Pulau Obi juga akan terdampak proyek DTSP PT. Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT. QMB New Energy Material. Jumlah 3.016 nelayan terdiri dari 833 nelayan di kecamatan Obi Selatan, 491 nelayan di Kecamatan Obi, 348 nelayan di Kecamatan Obi Timur, dan 1.344 di kecamatan Obi Utara.

Sigit Karyadi Budiono dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) menyatakan bahwa seluruh usaha dari Pemerintah dan DPR dengan mendorong percepatan pembahasan berbagai RUU dan perjanjian investasi dan perdagangan sebenarnya menandai era liberalisasi total paska 1998.

Negara seolah justru meloncat mundur dalam orientasi pembuatan kebijakan, sehingga yang terjadi adalah politik-pengabaian (political ignorance) dari kepentingan rakyat. Negara secara sukarela menyerahkan diri masuk dalam kungkungan apa yang secara konseptual dikenal sebagai regulatory captured by capitalism.

Hal ini menurut Sigit merupakan indikasi bahwa rezim hari ini telah menyerahkan Indonesia dalam bagian dari proses reorganisasi dan rekonfigurasi ruang skala global untuk proyek liberalisasi ekonomi pasar melalui ekspansi produksi, distribusi, dan reproduksi kapital.

Hal ini tentu akan memperparah perebutan hak-hak rakyat, termasuk di dalamnya sumber-sumber agraria; tanah, air, dsb., kemudian mentransformasikannya dari hak kepemilikan kolektif (res commune) menjadi seolah-olah tidak ada pemiliknya (res nullius) sehingga dapat dikuasai orang-perorang dan pada akhirnya berujung pada komersialisasi tanah, air, dan komersialisasi ruang,” pungkas Sigit.

Sumber: hukumonline.com