Kabar Nikel Smelter Masih Ngotot Harga Jual-Beli Bijih Nikel Berdasar Mekanisme Pasar Domestik di...

Smelter Masih Ngotot Harga Jual-Beli Bijih Nikel Berdasar Mekanisme Pasar Domestik di Bawah HPM

, Estimasi Baca : 3 minutes
3611

APNI, Jakarta – Pemerintah saat ini tengah membahas pengaturan untuk tata niaga dan harga nikel domestik antara penambang dengan pengusaha smelter.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, dalam pengaturan tata niaga ini, pemerintah ingin memastikan harga nikel domestik tidak merugikan penambang maupun pengusaha smelter.

“Supaya berkeadilan antara penambang dan pengusaha smelter. Pemerintah harus ada di tengah. Nah, itu yang lagi kami diskusikan,” kata Yunus, Jum’at (17/1/2020) lalu.

Saat ini, lanjut Yunus pihaknya masih mengumpulkan data guna mengkaji besaran HPP yang ideal. Pengaturan ini pun dibahas dengan melibatkan stakeholders penambang dan pengusaha smelter, termasuk Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Asosiasi Perusahaan Peleburan dan Pemurnian lndonesia (AP3l).

Data yang sudah terkumpul dari penambang nikel melalui Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang dihimpun lebih dari 30 penambang nikel diperoleh HPP (Harga Pokok Produksi) bjih nikel adalah dikisaran 20,34 USD/MT. Sedangkan Harga jual yang ada saat ini di pasar berkisar di HPP dan banyak juga yang dibawah HPP.

Melihat hal yang terjadi di lapangan, Pemerintah perlu turun tangan menetapkan harga yang realistis dapat dipatuhi semua pihak.

Yang jelas, regulasi ini juga akan memuat SANGSI dan TINDAKAN TEGAS apabila ketentuan tata niaga ini tidak dipatuhi.

“Saya belum memperkirakan itu (kapan akan selesai). Sedang kami bahas, entah dengan Perdirjen (Minerba) atau Peraturan Menteri (ESDM),” sebut Yunus lagi.

Informasi yang diperoleh APNI, bahwa pada Selasa, (11/02/2020) telah dilakukan perundingan harga antara Kemenko Maritim, Kementerian ESDM dengan pihak smelter.

Dalam rapat tersebut Pemerintah memberikan opsi harga bijih nikel domestik per Maret 2020 untuk kadar 1,8% CIF 38-40 USD/wmt, namun pihak smelter berkeberatan atas harga tersebut dan menghendaki mekanisme pasar seperti yang sudah berjalan.

Rapat dengan pihak smelter ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan tanggal 13 Januari 2020 dengan para penambang bijih nikel dan APNI.

Pemerintah menyadari bahwa banyak terjadi complaint dari pihak luar seperti WTO, dan perusahaan smelter di Eropa maupun Amarika Serikat dan negara-negara lainnya yang memandang Indonesia melakukan subsidi penjualan bijih nikel di dalam negeri, sehingga jika ini tidak segera diatasi akan menyebabkan permasalahan dagang internasional dikemudian hari.

Hal ini mendorong pentingnya penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) perlu ditetapkan dengan segera mungkin untuk diberlakukan dalam transaksi domestik.

Pemerintah telah memiliki data HPP dari penambang yang dihimpun oleh APNI dari anggotanya, realisasi harga jual bijih nikel domestik dan perbandingan data internasional dari London Metal Exchange, Shanghai Metal Market, Asian Metal. Data-data tersebut yang akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menetapkan harga jual domestik.

HPP bjih nikel dari penambang dan APNI adalah dikisaran 20,34 USD/MT, sedangkan harga jual yang ada saat ini di pasar berkisar di HPP dan banyak juga yang dibawah HPP, masih jauh dari harga internasional, Hal ini membuat banyak penambang bijih nikel mengalami kerugian dan banyak tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban, terlebih ditambah dengan kenaikan Royalti sebesar 10% sejak 25 Desember 2019.

Dari data yang masuk, tidak ada penjualan domestik yang mendekati HPM yang sudah ditetapkan pada bulan dan tahun sebelumnya, sesuai Permen ESDM No 5 Tahun 2017. Berdasarkan data yang ada, selisih harga internasional dengan HPM berbasis FoB mencapai 20 USD/MT pada kadar yang sama.

Grafik Perbedaan harga FoB Bijih Nikel kadar 1,7% tahun 2019/Dok.APNI

Pemerintah menunggu respon dari para smelter berupa usulan yang disertai data mengenai usulan HPM. Usulan HPM akan ditinjau berdasarkan dengan cost structure penambang dan smelter.

Dengan mekanisme harga yang diajukan oleh pemerintah, ditolak mentah-mentah oleh pihak smelter. Mereka masih berharap harga ditentukan seperti yang sudah berjalan selama ini. Para pengusaha smelter menyampaikan bahwa penjualan sudah di atas HPP, artinya sudah ada keuntungan buat para penambang.

Atas penolakan tersebut, Pemerintah meminta data pendukung dari para smelter terkait biaya produksi dan struktur biaya yang ada sebagai dasar penetapan HPM.

Agar terjadi keadilan dalam berusaha, maka Pemerintah mendorong pihak smelter untuk mengirimkan data yang akurat seperti yang sudah disampaikan oleh para penambang, karena selama ini tidak banyak data yang diterima dari para smelter mengenai struktur biaya mereka. Usulan dan data dari para smelter ditunggu paling lambat tanggal 18 Pebrurari 2020, sehingga pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan tentang tata niaga nikel yang berkeadilan.

Sumber: dari berbagai sumber