Kabar Nikel Tak Mau Tunjukkan Dokumen, Bupati Kolut Mensinyalir Semua Perusahaan Tambang Nikel di...

Tak Mau Tunjukkan Dokumen, Bupati Kolut Mensinyalir Semua Perusahaan Tambang Nikel di Kolut Ilegal

, Estimasi Baca : 2 minutes
125
Ilustrasi Tambang Nikel/Istimewa

APNI, Jakarta – Bupati Kolaka Utara (Kolut), Nur Rahman Umar gerah dengan banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya, namun tak satu pun menunjukkan dokumennya.

“Tak satupun manajemen perusahaan yang muncul menenteng dokumennya sehingga disinyalir semua perusahaan tambang nikel di Kolut ilega”, ujar Nur Rahmanl.

Dari penelusuran Pemerintah Kabupaten Kolut, tercatat 32 perusahaan tambang di Bumi Patampanua, 13 diantaranya sedang beroperasi.

“Saya sudah kirim surat ke Gubernur dan meminta DPRD mempertanyakan hal itu dan saya juga meminta agar ditindak” tegas Nur Rahman, Jumat (29/11).

Sementara itu, Ketua DPRD Kolut, Buhari mengaku dirinya telah berkoordinasi ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra).

kepada Kepala Dinas ESDM Sultra, Buhardiman, Buhari menanyakan jumlah dan legalitas perusahaan tambang yang mengeruk nikel di daerahnya.

Menurut Buhari, Kepala Dinas ESDM Sultra, menginfoemasikan bahwa hanya sembilan perusahaan yang memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB). Namun tidak ada yang punya legalitas melakukan pengiriman ore.

“Tidak ada yang boleh mengirim (ekspor) ore (bijih nikel),” tegasnya.

Faktanya, kapal tongkang masih hilir mudik mengakut ore di wilayah perairan Kolut. Khususnya di wilayah Kecamatan Batu Putih dan Tolala.

“Semua melanggar,” tegas Buhari.

Ia juga meminta Dinas ESDM Sultra agar memberikan data perusahaan legal ke DPRD dan Pemkab Kolut sehingga mudah diawasi.

Buhari menjelaskan berdasarkan paparan pihak ESDM bahwa perusahaan yang menambang mineral di Kolut hanya berbekal regulasi kementerian berupa pemenuhan royalti untuk pemerintah pusat. Padahal di tingkat provinsi, masih ada Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2013.

“Kami minta semua perusahaan ditertibkan dulu. Karena kalau begini terus, banyak dirugikan, baik pemerintah, masyarakat hingga lingkungan,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Gubernur Sultra, Ali Mazi meminta Bupati Kolut Nur Rahman Umar melaporkan secara resmi terkait dugaan pertambangan ilegal di daerahnya.

Menurut Ali Mazi, kalau benar ilegal, pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ilegalnya seperti apa harus dijelaskan secara rinci. Kalau bisa kita benahi maka kita rapikan. Kalau sudah kelewatan, maka bisa ditindak secara hukum,” tuturnya saat ditemui di rumah jabatan gubernur, Jumat (29/11).

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini pun meminta agar bupati melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada dirinya.

“Sampai saat ini saya belum dapat laporan”, ungkapnya.

“Silakan laporkan ke kami. Prinsipnya kita akan menindak jika memang perusahaan tambang melakukan tindakan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” tegas Ali Mazi.

Sumber: Kendari Pos