Kabar Nikel Tarik Ulur Nikel Belum Usai

Tarik Ulur Nikel Belum Usai

, Estimasi Baca : 4 minutes
12
Peleburan biji nikel di smelter milik Aneka Tambang di Pomalaa, Sulawesi Tenggara/REUTERS

Meskipun sudah resmi berlaku pada pertengahan bulan ini, regulasi harga patokan mineral rupanya belum mampu menyelesaikan kerumitan dalam tata niaga nikel di pasar domestik antara penambang dan pengelola smelter.

APNI, Jakarta – Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya mengatur tata niaga nikel domestik yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomer 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Logam dan Batubara.

Dalam beleid yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 13 April 2020 dan berlaku 30 hari setelahnya tersebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi mineral logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi mineral logam yang memproduksi bijih nikel, wajib mengacu pada HPM (harga patokan mineral) logam dalam melakukan penjualan bijih nikel yang diproduksi.

Adapun, HPM logam merupakan acuan harga untuk penjualan bijih nikel dan diperlakukan layaknya harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP operasi produksi mineral logam dan IUPK operasi produksi mineral logam.

Penjualan dapat dilakukan di bawah HPM Logam dengan selisih paling tinggi 3%. Formula HPM logam dapat ditinjau kembali secara berkala tiap 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.  Nilai/kadar mineral logam ditentukan sesuai dengan certifi cate of analysis.

Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan Harga Patokan Mineral (HPM) merupakan payung hukum dan kepastian hukum bagi para penambang.

Selama ini, sebelum adanya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Harga Patokan Mineral, harga jual bijih nikel ditentukan oleh industri smelter.

Namun demikian, beleid ini belum sepenuhnya diterapkan karena industri smelter melalui AP3I belum sepakat.

“Mereka sebut saat ini mengalami tekanan akibat bea antidumping dari China dan Amerika Serikat sehingga pihak Kementerian Perindustrian dan AP3I tetap mengacu pada peraturan lama bahwa HPM hanya dijadikan sebagai dasar penetapan royalti,” tuturnya.

Adapun, saat ini yang menjadi dasar acuan harga oleh pihak industri smelter adalah untuk nikel kadar 1,8%, nilai reratanya adalah US$22 per wet metric ton (wmt), padahal Harga Pokok Produksi [HPP] untuk setiap ton bijih nikel mencapai US$20,34 per wmt.

“Penambang akan mengalami kerugian sebesar US$1,057 per ton,” ucapnya.

Di sisi lain, HPM nikel Mei 2020 sebesar US$27,17 per wmt dengann royalti yang harus dibayarkan oleh penambang sebesar US$2,717 per wmt.

Meidy menerangkan industri smelter dapat menerima ketentuan HPM apabila melalui formula yang diusulkan yaitu HPM didapat dari 0,9 dikali HMA (Harga Mineral Acuan) dikali CF1 (Correction Factor kadar nikel sesuai dengan usulan ESDM) dikali CF2 (Correction Factor Kadar Fe) dikali CF3 (Correction Factor Rasio SiO2/MgO) dikali l Ni Grade dikali (100% dikurangi MC).

Meidy menambahkan apabila HPM ditentukan berdasarkan formula usulan industri smelter, maka bisa dihitung besarnya kerugian negara akibat rendahnya royalti sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dia mencontohkan apabila produksi bijih nikel sebanyak 100 juta ton, maka royalti yang akan diterima negara (perhitungan HPM Mei 2020) yakni dengan HPM pemerintah 10% mencapai US$271,7 juta. Adapun, dengan HPM versi smelter hanya mencapai US$187,6 juta.

“Selisihnya sebesar US$84,1 juta atau Rp1,2 triliun dengan kurs Rp15.000 per dolar AS,” katanya.

Dia menilai seharusnya harga market bijih mineral nikel harus ditentukan oleh pemerintah melalui ESDM bukan ditentukan oleh kementerian lain maupun industri smelter karena bijih mineral nikel merupakan komoditas tidak terbarukan.

“Aturan HPM yang telah dibuat oleh Kementerian ESDM ini semestinya ditaati,” ucap Meidy.

Dia berharap para pengusaha smelter dapat mentaati aturan tata niaga nikel domestik sesuai dengan Permen ESDM No.11/2020.

“Aturan ini mulai berlaku 14 Mei lalu, kami harap smelter sudah wajib memenuhi ketentuan Permen Nomor 11/2020 mulai Juni dan seterusnya,” katanya.

Pasalnya, adanya percepatan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020 dan adanya tekanan dari pandemi corona (Covid-19) membuat penambang nikel menjadi semakin terpukul.

Hal itu dikarenakan smelter di Indonesia enggan menyerap bijih nikel berkadar rendah di bawah 1,7%, padahal bijih nikel kadar rendah di bawah 1,7% masih laku di pasar ekspor. Saat ini, industri smelter hanya menyerap bijih nikel dengan kadar lebih dari 1,8%.

Kenyataannya, rencana pembangunan smelter untuk produksi baterai mobil atau lithium yang dapat menyerap nikel kadar rendah masih belum terealisasi.

“Ini ada ketidakpastian terutama bagi penambang bijih nikel kadar rendah yang saat ini tidak terserap oleh industri smelter di dalam negeri,” terang Meidy.

 Formula Lain

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso mengatakan Kementerian Perindustrian tengah menyusun formula harga mewakili para pengusaha smelter.

“Kami menolak formula harga nikel dalam beleid itu,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/5).

Pasalnya, formula harga yang ada di beleid tersebut cenderung hanya mewakili usulan para penambang.

Adapun selama ini harga bijih nikel yang dibeli ke para penambang sekitar US$22 per wmt hingga US$26 per wmt.

Dia menuturkan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan harga mineral nikel antara pengusaha penambang dengan smelter.

“Kementrian Perindustrian yang diwakili oleh Ditjen Ilmate masih memberikan arahan untuk mencari solusi win-win. Kemenko Maritim dan Investasi akan memanggil para pihak kembali. Kemenko Ekonomi ingin melihat dari perspektif hilirisasi optimalisasi penerimaan negara,” kata Prihadi.

Sementara itu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak meminta agar para penambang nikel dan pengusaha smelter wajib sesuai Permen ESDM Nomor 11/2020.

Dengan beleid tersebut, transaksi jual-beli bijih nikel mengacu pada HPM di mana menjadi harga batas bawah.

Sekali pun transaksi di bawah HPM, maka diatur bahwa transaksi dapat dilakukan di bawah harga dengan selisih tidak lebih dari 3%.

Hal ini agar mengantisipasi perbedaan kutipan harga atau penalti mineral pengotor (impurities) yang melebihi standar.

“Pengaturan tata niaga tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak karena pemerintah sudah mempertimbangkan besaran harga pokok produksi baik dari penambang maupun pemilik smelter,” terang Yunus.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia, Edisi Selasa, 26 Mei 2020