Kabar Nikel Tata Niaga Bijih Nikel Disinyalir Hanya Menguntungkan Pemilik Smelter

Tata Niaga Bijih Nikel Disinyalir Hanya Menguntungkan Pemilik Smelter

, Estimasi Baca : 2 minutes
41
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sedang memaparkan permasalahan yang dihadapi penambang nikel atas pelarangan ekspor yang mendadak pada Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh KAHMI, pada Rabu (06/11). Dok APNI

APNI, Jakarta –  Diskusi yang mengangkat tema tentang Kontroversi pengehentian ekspor bijih nikel dan pembangunan smelter yang diadakan di KAHMI, menjadi sorotan banyak pihak apalagi dari kalangan Asosiasi Smelter.

Pengamat bisnis pertambangan, Hanifa Sutrisna mengatakan, ada indikasi permainanan perdagangan nikel di dalam negeri yang sangat merugikan negara dan pengusaha pribumi pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Tata niaga yang tidak melindungi dan tidak berpihak kepada pemilik IUP, tetapi lebih berpihak kepada pemilik smelter,” jelasnya usai mengikuti diskusi publik di kantor KAHMI di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).

Lebih lanjut Hanifa menerangkan bahwa pemilik smelter memberlakukan perdagangan tidak langsung atau harus melalui trader dan hasil laboratorium yang sudah ditentukan pemilik smelter.

“Harga ditentukan oleh trader, otomatis harga ditentukan oleh pemilik smelter dan tidak mematuhi ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah, uji lab yang ditunjuk pemilik smelter dengan merubah kadar Ni dari kadar 1.8 menjadi Ni 1.3, sehingga harga jatuh dan pembayaran pajak turun,” ungkap mantan Advisor Direktur ANTAM ini.

Perihal ini, ia juga mengimbau agar pemerintah segera menetapkan Harga Nikel yang acuan kepada pemilik smelter seperti harga Batu Bara Acuan yang wajib sebagai panduan pembeli batu bara dalam negeri.

“Apabila kontrak penjualan di bawah harga maka pemilik IUP yang harus menanggung sanksi, namun tidak ada sanksi bagi pembeli/pemilik smelter,” sambung Hanifa, yang juga Advisor Direktur Utama Timah Industri ini.

Akibatnya, harga kontrak turun sehingga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga turun.

Hanifa pun mensinyalir ada permainan dagang sehingga seluruh ore akan dijual ke smelter. Akibatnya, penambang pribumi pemilik IUP tidak bisa bangun smelter, dampaknya akan rugi dan bangkrut.

Mengingat akan Nawa Cita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo selama ini, dia pun menyimpulkan bahwa kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terlalu terburu-buru mengeluarkan imbauan tanpa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

“Hal ini jelas-jelas membuat gaduh suasana dan hal ini pun sangat bertentangan dengan arahan Pak Jokowi yang tidak menginginkan kegaduhan yang dilakukan oleh menteri atau setingkat menteri di periode kedua pemerintahan beliau,” tegasnya.

Fatalnya lagi, sang pengamat Bisnis Pertambangan ini pun menyayangkan akan regulasi kebijakan oleh pihak BKPM seperti penghentian ekspor biji nikel. “Apa dasar hukumnya BKPM menghentikan ekspor bijih nikel yang bukan kewenangannya,” tandasnya.

Sumber: RRI.co.id