Kabar Nikel Wakil Ketua AP3I Menganulir Pernyataannya Soal Beli Bijih Nikel Dari Luar Negeri...

Wakil Ketua AP3I Menganulir Pernyataannya Soal Beli Bijih Nikel Dari Luar Negeri dan Menganggap HPM Hanya Untuk Anggota APNI

, Estimasi Baca : 2 minutes
11
Ilustrasi Nikel/Istimewa

APNI, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) meluruskan bahwa pihaknya saat ini menyerap bijih nikel kadar rendah bukan dari luar negeri atau impor. Melainkan diperoleh dari penambang asal dalam negeri.

Namun, penambang dari dalam negeri tersebut bukan dari penambang anggota Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melainkan dari penambang nikel lainnya yang tidak mengikuti Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM.

Saya memang salah tulis kata ‘luar’ itu. Biasanya ada tambang yang bukan anggota APNI atau tambang yang sudah ada hubungan baik dengan Smelter,” terang Wakil Ketua AP3I, Jonatan Handojo ke Kontan.co.id, Rabu (24/6/2020).

Ia mengamini, bahwa kegiatan impor bijih nikel dilarang dan sudah ada peraturan yang mewajibkan harus dari menyerap bijih nikel dari dalam negeri.

“Semoga ini ada jalan keluar untuk menenangkan ributnya dirapat Lintas Sektoral kemarin. Demikian permintaan maaf saya lewat anda,” tandasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, tata niaga dan harga nikel domestik masih belum berjalan. Pasalnya, smelter lokal masih belum menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM). Khususnya untuk harga bijih nikel kadar rendah.

“Smelter lokal tidak mau menerima harga bijih nikel sesuai HPM. Maka kami para penambang bijih nikel nasional meminta pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor bijih nikel kadar rendah secara terbatas,” kata Meidy kepada Kontan.co.id, Senin (22/6/2020).

Sumber: KONTAN.CO.ID

Catatan:

Untuk diketahui, bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 dalam Pasal 12 ayat (1) berbunyi bahwa “Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara, yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 2A, Pasal 9A, Pasal 10, atau Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
c. pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Dalam beleid peraturan tersebut di atas berlaku untuk seluruh penambang mineral dan batubara yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia (baik sebagai anggota APNI maupun tidak) yang wajib mematuhi Permen 11/2020. Sehingga jika ada penambang maupun smelter melakukan transaksi jual-beli bijih nikel tidak menggunakan dasar HPM, seharusnya pemerintah memberikan sanksi terhadap kedua pihak.

Adapun untuk pernyataan koreksi Wakil Ketua AP3I, Jonatan Handojo “…. Biasanya ada tambang yang bukan anggota APNI atau tambang yang sudah ada hubungan baik dengan Smelter”, ini mengimplikasikan bahwa menurutnya HPM hanya wajib dipatuhi oleh dan untuk anggota APNI, sedangkan yang bukan anggota APNI bebas melakukan transaksi sesuai kontrak antara penambang dan smelter. (Admin)